Breaking News:

Kupi Beungoh

Peringatan 15 Tahun MoU Helsinki: Masyarakat Jangan Lagi Jadi Korban Kesepakatan Damai

Pemerintah Aceh harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait persoalan bendera ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban.

Serambinews.com
Rizki Ardial, mahasiswa dan Mantan Presiden Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh periode 2019 

Oleh Rizki Ardial*)

Menjelang peringatan hari damai Aceh atau MoU Helsinki yang jatuh pada 15 Agustus 2020, isu soal Lambang dan Bendera Aceh kembali mencuat.

Isu yang selalu diselimuti ketidakpastian selama bertahun-tahun, meskipun telah diatur dalam peraturan daerah melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2013.

Padahal di halaman kantor DPRA sudah terpasang dua tiang bendara. Namun sayang, tak pernah sekalipun bendera Aceh berkibar.

Bendera justru sering dikibarkan oleh masyarakat, meski kemudian selalu diturunkan oleh aparat keamanan.

Pemerintah Pusat masih menganggap bendera Aceh belum sah. Bahkan sempat beredar surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kepada Presiden perihal pembatalan qanun tersebut.

Sebaliknya, Pemerintah Aceh membantah surat itu dan mengatakan bahwa qanun masih tetap sah.

DPRA juga telah menegaskan siap melawan jika Pemerintah Pusat membatalkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. (Serambi Indonesia, 3 Agustus 2019)

Sudah Lebih 3 Bulan Tim MoU Helsinki Dibentuk, Suhendra: Satu Kalimat Pun Tak Ada yang Dibahas

Soal MoU Helsinki, Jokowi : Beri Saya Waktu Untuk Menjawab

Tetapi sampai saat ini kita belum tahu dan belum melihat bentuk perlawanan seperti apa yang telah dilakukan oleh DPRA.

Atau jangan-jangan pernyataan ‘melawan’ itu tak lebih hanya untuk sekedar untuk meyakinkan dan menenangkan masyarakat.

Halaman
1234
Editor: Yocerizal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved