Ini Tahapan dan Cara Bagi UMKM yang Mau Ikut Tender Pemerintah
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi kini bisa semakin bisa memperluas pasar ke lingkungan pemerintah pusat dan daerah
lihat foto
Namun, ia berharap, di program ini ada pendataan dan identifikasi produk yang dihasilkan pelaku UMKM di setiap kabupaten dan kota di Indonesia.
Lantas, pemerintah juga memberi informasi tentang produk yang dibutuhkan di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
• Saat Deklarasi di Simpang Lima, Koordinator KAMI: Indonesia Dalam Keadaan Baik-Baik Saja
"Dan yang paling penting, UMKM mudah masuk ke e-katalog," kata Ikhsan kepada KONTAN, Jumat (4/9/2020).
Galuh Rahma Wati, pemilik Galuh Creatives, mengaku tertarik dengan program pengadaan barang dan jasa pemerintah khusus UMK tersebut, dan ingin bisa mengikutinya.
Untuk itu, saat ini dia tengah mengurus perizinan usaha dari Galuh Creatives yang menjadi salah satu syarat agar bisa ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMKM.
"Kan, lumayan kalau ada pesanan dari pemerintah," ungkap Galuh Rahma.
Kategori proyek
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menuturkan pihaknya sangat mengapresiasi dan mendukung penuh inisiatif program Pasar Digital (PaDi) dimana UMKM diberikan ruang seluas-luasnya untuk dapat terhubung dengan kebutuhan yang ada di BUMN.
• Budayawan Aceh Apresiasi Pembangunan Terowongan Gajah di Jalan Tol Aceh
"Kehadiran PaDi adalah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Hal ini juga menjadi momentum yang baik mengingat dalam masa pandemi konsumsi individu/rumah tangga secara makro melemah utamanya terhadap produk-produk UMKM," jelas Victoria saat dihubungi Kontan.co.id pada Jumat (14/8/2020).
Dengan adaya program PaDi yang merupakan bentuk sinergi Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian BUMN, diharapkan dapat membantu percepatan perputaran ekonomi UMKM dan secara makro dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.
Adapun proyek di program PaDI yang dapat diikuti oleh UMKM ialah material konstruksi, jasa konstruksi dan renovasi, pengadaan dan sewa peralatan mesin, jasa ekspedisi dan pengepakan, jasa perawatan peralatan dan mesin, jasa advertising, pengadaan dan sewa perlengkapan, serta catering dan snack.
"Sesuai pernyataan menteri BUMN, nilai proyek keseluruhan atau capex mencapai 18,52 triliun. Nilai yang besar jika seluruhnya terealisasi untuk UMKM," ungkap Victoria.
• Balita Ini Tetap Pilih Alquran dan Abaikan Gadget, Menangis Saat Berkali-kali Ditukar Orang Tuanya
Victoria menambahkan, untuk UMKM yang ingin mendaftar dapat secara langsung melalui website PaDI https://padiumkm.id.
Syarat yang dibutuhkan untuk dapat mengikuti program PaDI bagi UMKM ialah, adanya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), identitas KTP penanggung jawab usaha, akta pendirian beserta pengesahannya, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan akta penyesuian beserta pengesahannya.
Menteri BUMN Erick Tohir menyebut bahwa tahun ini program PaDI UMKM akan diawali dengan keterlibatan sembilan BUMN. Dimana tahun depan ditargetkan menjadi 30 BUMN ikut terlibat dalam program PaDi.
