Sudah Saatnya Pemerintah Aceh Beri Subsidi Jeulame, Bisa Jadi Contoh Bagian Penerapan Syariat Islam

Pemangku pemerintahan yang mengambil kebijakan dapat merumuskan kebijakan maqshidi berdasarkan nilai dan prinsip di atas.

Hanya saja, rumusan kebijakan yang diambil harus mengedepankan nilai dan sisi produktif-developmentalnya, bukan hanya berfokus pada aturan yang bersifat defensif. (Jasser Auda : 2008). 

Kebijakan-kebijakan positif, produktif dan konstruktif yang dihasilkan kemudian juga perlu dicitrakan sebagai bagian dari penerapan syariat Islam dan sesuai dengan tujuan dilahirkannya syariat (maqashid syariah)

Penafsiran atas hifzuddin (menjaga agama) perlu diturunkan dalam kebijakan yang menjamin setiap orang merasa nyaman dalam aktivitas beragama tidak hanya fokus pada larangan pindah agama/murtad.

Begitu juga dengan hifzulaql (menjaga akal), pemerintah dapat menjamin hak atas pendidikan, penelitian dan aktivitas keilmuan lainnya yang berdampak pada peningkatan kualitas pemikiran setiap rakyat Aceh.

Selama ini citra syariat Islam masih identik hanya larangan konsumsi khamar, narkoba dan sejenisnya.

Padahal mendanai pendidikan rakyat juga bagian dari penegakan syariat.

Selain itu, hifzulmal (menjaga harta) juga perlu dirumuskan dalam konsep yang lebih luas.

Jaminan atas peningkatan ekonomi, membuka lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran dan transparansi anggaran adalah prinsip dan nilai dari hifzulmal, bukan hanya sebatas melarang mencuri dan merampok.

Sedangkan hifzunnafs (menjaga jiwa) dapat diterapkan dalam ranah kebijakan yang mendukung penegakan hak asasi manusia, aturan-aturan yang menjamin keselamatan rakyat dalam semua aktivitasnya.

Pengembangan karakter manusia Aceh serta jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Dalam konteks hari ini, menyusun road map dan strategi penanggulangan covid-19 juga termasuk dalam spirit hifzunnafs.

Subsidi mahar

Dalam konteks hifzunnasl (menjaga keturunan) pemerintah dapat saja merumuskan kebijakan yang menjawab akar permasalahan di akar rumput.

Misalnya dengan problem tingginya harga emas saat ini, Pemerintah Aceh atau Pemkab/Pemko di Aceh semestinya sudah saatnya dapat memberikan subsidi jeulame atau mahar.