Sudah Saatnya Pemerintah Aceh Beri Subsidi Jeulame, Bisa Jadi Contoh Bagian Penerapan Syariat Islam

Jika semua ini sudah terjadi, maka agama sudah tidak lagi berharga.

Secara tidak sadar, pelecehan terhadap nilai-nilai agama (hifzuddin) telah dipertontonkan sedemikian rupa.

Mata rantai ini akan terus berputar jika akar persoalannya tidak pernah diselesaikan.

Syariat Islam sebagai sebuah paradigma pemerintahan seharusnya mampu menjawab kegelisahan dan persoalan kerakyatan dalam realitas kehidupan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik, praktek transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih adalah bagian yang tak terpisahkan dari penerapan syariat islam.

Aceh sebagai sebuah daerah yang sudah berikhtiar menerapkan syariat Islam dalam sistem sosialnya perlu mengembangkan lebih lanjut dalam sistem pemerintahan.

Kebijakan maqashidi dapat menjadi titik tolak Pemerintah Aceh dalam mempromosikan citra syariat Islam yang universal, moderat, progressif, dan demokratis.

Persepsi negatif orang dari luar Aceh terhadap penerapan syariat islam harus dijadikan bahan evaluasi dan introspeksi.

Dengan kebijakan maqashidi wajah syariat Islam Aceh dapat dikonstruksi ulang menjadi lebih komprehensif.

Sehingga syariat Islam yang diterapkan di Aceh dapat menjadi suatu kemaslahatan bagi umat manusia dan Aceh dapat menjadi patron negeri syariat bagi dunia. Semoga!. (*)

*) PENULIS, Fadhli Espece, Sekjen Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN)

* KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.