Kemendagri Buka Akses Ormas dan LSM Tangani Covid-19 Lewat Pengadaan Barang dan Jasa

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, membuka akses kepada Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) termasuk LSM ambil bagian dalam upaya percepatan penanganan Covid-19.

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta merangkul Ormas termasuk LSM melalui skema Swakelola Tipe lll sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Dengan demikian  upaya penanganan Covid-19 dapat dipastikan sampai ke level terbawah.

Dorongan ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri  Nomor 440 tertanggal 6 Oktober 2020 tentang  Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

SE ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari  Pasal 12 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mengatakan SE ini merupakan petunjuk  rinci dan praktis dalam hal penanganan Covid-19 dan perumusan kebijakan penanganan dampak penularan Covid-19 dalam melibatkan dan atau berkoordinasi dengan  kementerian maupun non kementerian, instansi pemerintah, swasta serta pihak lain.

• Ketua DPRK Aceh Tengah Usulkan Sederet Nama Tokoh untuk Penamaan Gedung IAIN Takengon

• Menterinya Terpapar Corona, PM Malaysia Muhyiddin Yassin Jalani Tes dan Hasilnya Negatif Covid-19

• Iwan Gayo, Presiden Joko Widodo Diundang Blusukan ke Tanoh Gayo

Lebih jauh Kastorius mengatakan isi SE Kemendagri antara lain penegasan bahwa Pemda  dapat melakukan kerjasama dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) termasuk LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melalui skema Swakelola Tipe lll, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Adapun tujuan kerjasama yang diperbolehkan antara lain, dalam meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan dengan memberdayakan kompetensi yang dimiliki oleh Ormas termasuk LSM, meningkatkan partisipasi masyarakat datam proses pencegahan dan penanganan Covid-19, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19.