Respon Keresahan Keuchik, HRD Gelar Pertemuan di Rumah Aspirasi

Salah satu poin yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah terkait beredarnya isu rencana pemotongan penghasilan tetap aparatur desa

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Ruslan M Daud (HRD), melakukan pertemuan dengan keuchik di Kabupaten Bireuen.

Hal ini guna merespon keresahan aparatur gampong pasca beredarnya isu pemotongan jerih Keuchik dan aparaturnya pada tahun anggaran 2021.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab di Rumah Aspirasi HRD, Jumat (6/11/2020) tersebut, para keuchik menyampaikan beberapa aspirasi penting kepada HRD.

Salah satu poin yang disoroti dalam pertemuan tersebut adalah terkait beredarnya isu rencana pemotongan penghasilan tetap aparatur desa oleh pemerintah Kabupaten Bireuen.

Baca juga: Satgas Covid-19 Pusat Apresiasi Aceh Turunkan Kasus Konfirmasi dan Meninggal

Baca juga: Polisi Rampungkan Berkas Kasus Tambang Emas Ilegal di Nagan Raya, Tiga Pelaku Masih Ditahan

Baca juga: 3 Jamaah Umrah Indonesia Positif Corona, Setelah Diswab di Makkah, Dipantau & Isolasi di Penginapan

Jika pemotongan Jerih aparatur gampong ini dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak politik dan sosial di Kabupaten Bireuen.

Lebih lanjut, politisi PKB menambahkan, keuchik adalah orang pertama yang harus berhadapan dengan masyarakat ketika ada masalah, baik yang berhubungan dengan pengelolaan bantuan sosial Covid-19 atau yang lainnya.

Sebagai contoh, ia menyebutkan, kesalahan data penerima atau distribusi yang tidak merata sehingga muncul protes di masyarakat.

“Setiap kali ada masalah, pasti yang dicari pertama adalah keuchik. Karena merekalah yang dianggap masyarakat orang yang harus bertanggungjawab dari setiap masalah yang muncul,” jelasnya.

Untuk itu, HRD sangat meyayangkan kalau jerih Keuchik dan aparaturnya dipotong karena alasan tertentu.

Misalnya, alasan adanya pemotongan dana alokasi umum secara nasional.

Pemotongan ini memang otomatis akan berdampak terhadap pengurangan pendapatan daerah, namun tidak berarti jerih aparatur desa harus berkurang.

"Di sinilah diperlukan kebijaksanaan dari pemerintah dalam membuat kebijakan anggaran belanja," ujarnya.

Di sisi lain, HRD memahami pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Kabupaten Bireuen, punya beban keuangan yang berat dalam memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerah.

"Saya yakin, Bupati Bireuen pasti tidak hanya mengandalkan Dana APBK untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan.