Ditegur DPA PA, Ini Tanggapan Rocky

“Kita kan ada mahkamah partai, apabila Wabup ini salah, turunlah melakukan sidang, atau dilakukan teguran, tidak langsung melakukan pergantian, atas dasar itulah saya surati DPA PA, saya sampaikan ini demi kebaikan partai, termasuk agar bantuan keuangan Parpol juga dapat dicairkan,” ungkap Rocky.

Terkait bantuan dana Parpol PA tahun 2020, jelas Bupati Rocky, tidak cair bukan karena ditahan, tapi karena tidak ada dasar hukumnya.

Karena, jelas Rocky, Wabup Aceh Timur, Syahrul Bin Syama’un masih melakukan upaya hukum kasasi ke MA RI, karena itu status jabatan Keupiyah Seuke, sebagai Plt Ketua DPW PA Aceh Timur, belum inkrah secara hukum.

“Jadi terkait bantuan dana Parpol PA, bukan karena saya tahan dana, tapi karena tidak ada dasar hukum untuk mengeluarkan dana tersebut. Tapi kalau, ada dasar hukumnya, tetap saya keluarkan,” ungkap Rocky.

Terkait Muswil DPW PA

Selaku kader Partai Aceh, Rocky, juga menanggapi musyawarah wilayah (Muswil) yang digelar di kantor DPW PA Aceh Timur, di Peureulak, Selasa (5/1/2021) lalu.

Dalam rilis yang diterima Serambinews.com, Selasa lalu, salah satu agenda Muswil yang dihadiri 23 dewan pimpinan sagoe (DPS) Partai Aceh, dan 22 Panglima Sagoe KPA Wilayah Peureulak, mendesak DPA PA untuk segera mendefinitfikan Zulfadli bin Aiyub atau Keupiah Seuke dari Plt Ketua, menjadi Ketua DPW PA Aceh Timur.

Selaku kader Partai Aceh, menurut Rocky, Muswil tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PA.

Jika ingin membuat Muswil, jelas Rocky, seharusnya DPA PA menugaskan orang tertentu untuk melaksanakan Muswil secara ril sesuai AD/ART, yaitu dibuat melalui perencanaan, mulai dari pembentukan panitianya, dibuka pengumumannya, agar transparan dan diketahui publik.

“Partai kan ada Ad/ART-nya. Jadi menurut saya ini rancu, masalah awal belum selesai muncul masalah baru, yang dapat menimbulkan perpecahan di lapangan. Jadi saya tidak berpihak kemanapun, saya ingin tidak ada konflik di tubuh PA/KPA, dan selama ini kader PA/KPA di Aceh Timur itu sangat kondusif,” ungkap Rocky.

Baca juga: Empat Hari, Warga Aceh di Malaysia Kumpulkan 60.000 Ringgit, Ini Daftar Kebutuhan Korban Banjir

Tajul Ula, perwakilan PA/KPA Kecamatan Idi Rayeuk, mengatakan pihaknya menolak hasil Muswil yang dilaksanakan Selasa lalu dengan agenda mendesak DPA PA untuk segera mendefinitifkan Zulfadli bin Aiyub atau Keupiah Seuke dari Plt Ketua, menjadi Ketua DPW PA Aceh Timur.

"Menurut kami Muswil itu, tidak memenuhi syarat, karena semua unsur-unsur yang ada dalam PA tidak mendapatkan undangan, oleh karena itu kami menolak Muswil tersebut. Selanjutnya, harapan kami agar DPA PA segera memberikan petunjuk kepada kami agar Muswil DPW PA Aceh Timur, bisa segera dilaksanakan," ungkap Tajul Ula, didampingi 17 Sagoe, dan 13 DPC lainnya yang ikut menolak hasil Muswil tersebut.(*)

Baca juga: Lakukan Pemanasan Tak Biasa, Zlatan Ibrahimovic Angkat Kakinya Hingga Lewati Kepala Sang Pelatih

Baca juga: Polisi Tingkatkan ke Penyidikan, Terkait Kasus Pembakaran Rumah Wartawan Serambi di Aceh Tenggara

Baca juga: Meski Berstatus Legenda Chelsea, Frank Lampard Tetap Tak Aman dari Isu Pemecatan