Bisakah Presiden AS Donald Trump Mengampuni Dirinya Sendiri?

Bisakah Presiden AS Donald Trump Mengampuni Dirinya Sendiri? 

 SERAMBINEWS.COM - Saat dia bersiap untuk mengakhiri empat tahun kepemimpinannya  yang penuh gejolak sebagai presiden AS yang menghadapi potensi bahaya hukum, Donald Trump telah membahas kemungkinan mengampuni dirinya sendiri, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut.

 Namun ada pertanyaan tentang apakah kekuasaan grasi eksekutif presiden yang begitu luas di bawah Konstitusi AS akan mengizinkan tindakan seperti itu?

 Apakah pengampunan diri itu konstitusional?

 Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan ini, dan Konstitusi tidak secara eksplisit membahas kemungkinan ini.  Belum ada presiden yang mencobanya sebelumnya, jadi pengadilan belum mempertimbangkannya.

Baca juga: Mayoritas Warga AS Tak Ingin Trump Mencalonkan Diri Lagi

Baca juga: Donald Trump Diambang Kehancuran: Keluarga hingga Pendukung Ramai-ramai Meninggalkannya

Baca juga: Melania Trump Masih Abaikan Jill Biden, Tetap Menolak Bertemu

Trump menulis di Twitter pada 2018 bahwa dia memiliki "hak mutlak" untuk mengampuni dirinya sendiri.  Seorang juru bicara Gedung Putih menolak berkomentar tentang kemungkinan pengampunan diri.

 Banyak sarjana mengatakan bahwa pengampunan diri tidak sesuai dengan konstitusi karena melanggar prinsip dasar bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri.

 Yang lain berpendapat bahwa pengampunan diri adalah konstitusional karena kuasa pengampunan diatur secara luas di dalam Konstitusi. 

Teks sejarah memperjelas bahwa pendiri negara abad ke-18 membahas pengampunan diri sendiri, tetapi memilih untuk tidak memasukkan batasan eksplisit pada kekuatan itu.

 Konstitusi menyatakan bahwa presiden "akan memiliki kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman dan pengampunan atas pelanggaran terhadap Amerika Serikat, kecuali dalam kasus pemakzulan".  Penggunaan umum dan sejarah kata "hibah" dan "pengampunan" menyiratkan bahwa kekuasaan presiden berdasarkan klausul terbatas pada pemberian pengampunan kepada orang lain, menurut profesor hukum Universitas Missouri, Frank Bowman.

 Terakhir kali Departemen Kehakiman menyelidiki pertanyaan itu dalam memo tahun 1974 oleh seorang pengacara di Kantor Penasihat Hukumnya yang menyimpulkan bahwa tidak konstitusional bagi Presiden Richard Nixon saat itu untuk mengampuni dirinya sendiri.  Nixon mengundurkan diri tahun itu di tengah skandal politik Watergate.

Baca juga: Pendukung Siap Hadiri Kepergian Trump, Tim Mulai Keluarkan Barang Dari Gedung Putih

Baca juga: Presiden Amerika Serikat Donald Trump Dimakzulkan, Partai Republik Membelot

Baca juga: Surat Kabar Kelahiran Donald Trump Laporkan, Ratu Pria Dimakzulkan

 "Di bawah aturan mendasar bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam kasusnya sendiri, Presiden tidak dapat mengampuni dirinya sendiri," tulis pengacara Departemen Kehakiman.

 Tetapi memo tersebut menyatakan bahwa Nixon dapat mundur sementara, diampuni oleh wakil presidennya, dan kemudian melanjutkan kekuasaan.  Memo tahun 1974 tidak memiliki otoritas hukum.

 Pengampunan presiden hanya berlaku untuk kejahatan federal, bukan kejahatan negara bagian.

 Bagaimana pengampunan diri bisa diuji di pengadilan?

 Di bawah hukum A.S., pengadilan tidak mengeluarkan pendapat penasihat.  Agar pengadilan memutuskan validitas pengampunan diri, Departemen Kehakiman perlu menuntut Trump dengan kejahatan, dan kemudian dia perlu meminta pengampunan sebagai pembelaan, kata para ahli hukum.

 Pengampunan diri sendiri mungkin hanya akan memberanikan jaksa untuk mengajukan kasus terhadap Trump karena itu menunjukkan dia menyembunyikan sesuatu, kata profesor hukum Jessica Levinson dari Loyola Law School di California.

 Mengapa Trump mengampuni dirinya sendiri?

 Dia mungkin menghadapi pertanggungjawaban pidana di beberapa bidang.

 Beberapa pakar hukum telah menunjuk pada panggilan telepon Trump pada 2 Januari di mana dia menekan pejabat tertinggi pemilu Georgia untuk "menemukan" suara yang cukup untuk membatalkan kekalahannya dalam pemilu 3 November dari Presiden terpilih Joe Biden di negara bagian itu.  Mereka mengatakan panggilan itu bisa saja melanggar hukum federal dan negara bagian.

 Undang-undang Georgia yang melarang "permintaan kriminal untuk melakukan penipuan pemilu" melarang seseorang untuk dengan sengaja meminta,  memerintahkan, atau mencoba membuat orang lain terlibat dalam penipuan pemilu.  Undang-undang federal yang terpisah melarang upaya untuk "mencabut atau menipu" orang-orang dari "proses pemilihan yang dilaksanakan secara adil dan tidak memihak".

 Trump kemungkinan akan membantah bahwa dia hanya mengungkapkan pendapat pribadinya kepada pejabat tersebut, dan tidak memerintahkannya untuk ikut campur dalam pemilihan.

 Beberapa pengacara mengatakan Trump bisa berada dalam bahaya hukum karena pidato pembakar yang dia berikan kepada ribuan pendukung pada 6 Januari, tak lama sebelum massa turun ke Capitol AS dan mengganggu sertifikasi kongres atas kemenangan Biden, membuat  anggota parlemen bersembunyi dan meninggalkan lima orang  mati.

 Trump dapat mengajukan kasus yang kuat bahwa pernyataannya dilindungi oleh jaminan Konstitusi atas kebebasan berbicara, kata pengacara lainnya.

Trump dapat menjadi sasaran jaksa penuntut karena melanggar undang-undang negara bagian.  Jaksa Wilayah Manhattan, Cyrus Vance, telah menjadi ujung tombak penyelidikan penipuan pajak ke dalam bisnis Trump, meskipun belum ada dakwaan yang diajukan.  Trump menyebut penyelidikan itu bermotif politik.

 Seberapa luas pengampunan diri bisa diucapkan?

 Ada preseden untuk pengampunan dengan kata-kata yang sangat luas.  Nixon akhirnya menerima "pengampunan penuh dan tanpa syarat" dari penggantinya, Gerald Ford.  Pengampunan itu membebaskan Nixon atas "kejahatan apa pun yang mungkin dilakukannya terhadap Amerika Serikat sebagai presiden."

 Mahkamah Agung AS tidak pernah memutuskan apakah pengampunan seluas itu sah menurut hukum.  Beberapa ahli berpendapat bahwa para pendiri negara menginginkan pengampunan yang lebih spesifik, dan bahwa ada batasan tersirat dalam cakupannya.

 Bisakah pengampunan bersifat preemptive?

 Pengampunan tidak dapat mencakup tindakan di masa depan, tetapi pengampunan dapat menjadi tindakan pencegahan dalam arti dapat mencakup tindakan yang belum menghasilkan proses hukum.

 Pengampunan Nixon adalah sebuah contoh, dan ada contoh lainnya.  Pada tahun 1977, Presiden Jimmy Carter terlebih dahulu mengampuni ratusan ribu "wajib militer" yang menghindari kewajiban yang diberlakukan pemerintah untuk mengabdi dalam Perang Vietnam.(reuters/sak)