Polemik Pilkada, Wasekjen Partai Aceh Singgung Sikap Elite Jakarta dan Peran Anggota DPR dari Aceh
Kalaupun ada 13 perwakilan DPR-RI dari Aceh di pusat, tapi menurut Nurzahro, mereka lebih banyak diam karena takut dianggap tidak nasionalis.
lihat foto
Lalu kenapa hari ini pelaksanaan Pilkada Aceh menjadi polemik? Menurut Nurzahri, jawabannya ada dua.
Pertama, isu pembahasan UU Nomor 10/2016 lebih dilatarbelakangi politik Pilpres 2024 dan Pillgub DKI 2022, sehingga semua kebijakan partai diambil dengan mempertimbangkan dua hal ini.
Kedua, para pemangku kebijakan nasional baik dari pemerintah maupun eksekutif di dominasi oleh orang-orang non-Aceh yang tentunya malas membaca UUPA.
"Mereka malas membaca UUPA karena tidak terlalu berkepentingan dengan undang undang tersebut," imbuhnya.
Kalaupun ada 13 perwakilan DPR-RI dari Aceh di pusat, tapi menurut Nurzahro, mereka lebih banyak diam karena takut dianggap tidak nasionalis.
• Nikah dengan Pujaan Hati, Wanita Ini Dipaksa Layani 2 Saudara Suami: Saat Melawan, Aku akan Dibakar
• CPNS 2021 Segera Dibuka, Ini Alur dan Syarat Pendaftaran CPNS 2021
• Viral Suami Istri Meninggal Selisih 2 Jam Setengah, Pernah Bangun Dua Masjid dan Pesantren
"Mereka takut diangap tidak nasionalis, karena UUPA lahir sebagai akibat adanya perjanjian damai Helsiki yang mengakhiri perang berkepanjangan antara Indonesia versus Aceh," pungkas Wasekjen PA ini.
Hana Yum Geutanyoe bak Jakarta
Sebelumnya, Senator DPD RI asal Aceh, HM Fadhil Rahmi Lc, berharap elite Aceh menyatukan sikap terkait pelaksanaan Pilkada Aceh di 2022.
"Terlepas perbedaan partai politik, sebagai orang Aceh kita mesti bersatu untuk menjaga kekhususan Aceh,” ujarnya.
Syekh Fadhil menegaskan, kekhususan Aceh yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau Undang Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) perlu dijaga sama-sama.
“Meuhan, kakeuh gadeh saboh-saboh, " pungkas senator muda asal Aceh ini.
Syekh Fadhil menegaskan, bagi dirinya pribadi, apapun dampak dan hasilnya, perjuangan Pilkada Aceh tahun 2022 adalah wajib.
• Lagi, Sapi Warga Julok Rayeuk Selatan Dimangsa Harimau
• Janda dan Imam Kampung Sepakat Dinikahkan Dengan Mahar Rp 200 Ribu
• CPNS 2021 - Status PNS Formasi Guru di CPNS 2021 Diganti PPPK, Berapa Besaran Gajinya?
“Meunyoe hana, hana yum geutanyoe bak Jakarta nyan," tegasnya lagi.
Namun dia mengingatkan, dalam memperjuangkan hal itu, yang paling penting adalah mengubah pola komunikasi Aceh dengan pihak pusat di Jakarta.
Menurut dia, komunikasi yang bersifat keras, ancam mengancam dan tak percaya, itu harus dihilangkan. Kuatkan pendekatan argumentatif, persuasif dan bangun kepercayaan.
