Breaking News:

9 Pasal UU ITE Yang Berpotensi Multitafsir dan Jadi Pasal Karet, Ini Penjelasan Kapolri Listyo

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Pranowo pun meminta jajarannya agar bisa selektif dalam menggunakan dan menerapkan UU ITE.

Editor: Amirullah
Tribunnews/JEPRIMA
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menggelar konferensi pers seudai melakukan pertemuan di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/1/2021). Dalam kunjungannya Kapolri kali ini merupakan bentuk silaturahmi antara Polri dengan ormas-ormas islam yang ada dan mampu bersinergi untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

SERAMBINEWS.COM – Penerapan UU ITE akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan.

Hal ini lanataran Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan ia bisa meminta DPR untuk melakukan revisi pada UU ITE apabila penerapannya di masyarakat tidak adil, beberapa hari lalu.

Menurutnya, pasal-pasal di dalamnya bisa menjadi hulu dari persoalan hukum, terutama pasal-pasal karet yang dapat menimbulkan multitafsir.

Setidaknya ada 9 pasal dalam UU ITE yang berpotensi multitafsir dan menjadi pasal karet.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Pranowo pun meminta jajarannya agar bisa selektif dalam menggunakan dan menerapkan UU ITE.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Pimpinan Polri 2021 pada Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Ayah Rudapaksa Putri Kandung 10 Kali Hingga Hamil, Lalu Paksa Korban Gugurkan Kandungan

Baca juga: Selain Borong Mobil Setelah Kaya Mendadak, Ini yang Dilakukan Warga Desa dengan Uang Miliaran Rupiah

Baca juga: Tak Dengar Nasihat Suami, Wanita Ini Meninggal saat Berhubungan dengan Selingkuhan Kakek 66 Tahun

Mengutip dari Kompas.com, menurut Listyo, UU ITE selama ini digunakan untuk saling melapor sehingga berpotensi menciptakan polarisasi di masyarakat.

Akibatnya, undang-undang ini dirasa tidak lagi sehat.

Listyo mencontohkan, bahwa saat ini masyarakat menganggap Polri berpihak pada kelompok tertentu dalam menerapkan UU ITE.

"Ada kesan bahwa UU ITE ini represif terhadap kelompok tertentu. Tapi tumpul terhadap kelompok yang lain. Sehingga tentunya, mau tidak mau ini menjadi warna polisi, kalau kita tidak bisa melakukan ini secara selektif," ujar Listyo dikutip dari Kompas.

Halaman
1234
Sumber: TribunnewsWiki
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved