Breaking News:

Berita Lhokseumawe

HMI Lhokseumawe Gelar Aksi Damai di PN Kisaran Sumut, Serahkan Pernyataan Sikap & KTP Warga Aceh

Aktivis HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara pada Rabu (3/3/2021), melakukan aksi damai di  Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, Sumatera Utara (Sumut). 

Penulis: Jafaruddin | Editor: Saifullah
Foto kiriman Muhammad Fadli
Aktivis HMI Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara menyerahkan pernyataan sikap kepada majelis hakim PN Kisaran seusai aksi damai, Rabu (3/3/2021). 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara pada Rabu (3/3/2021), melakukan aksi damai di  Pengadilan Negeri (PN) Kisaran, Sumatera Utara (Sumut). 

Aksi itu dilakukan menjelang sidang dengan agenda pembacaan amar putusan terhadap Arwan Syahputra, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang menjadi ‘pesakitan’ di PN Kisaran, Sumatera Utara. 

Diberitakan sebelumnya, Arwan Syahputra ditangkap polisi di MensaCafe, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe pada 20 Oktober 2020, kemudian ditahan Polres Batubara.  

Arwan menjadi salah satu dari tujuh tersangka dalam aksi demonstrasi yang sempat ricuh di Gedung DPRD Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.

Saat ini, Arwan sudah menjadi tahanan PN Kisaran yang dititipkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kisaran. 

Baca juga: CPNS 2021 - Pendalaman Materi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Bagian UUD 1945

Baca juga: Kapal Aceh Hebat 3 Beroperasi Pekan Kedua Maret

Baca juga: Bareskrim Polri Hentikan Penyidikan Kasus 6 Laskar FPI, Terbitkan Laporan Polisi Unlawful Killing

Dalam aksi damai di halaman PN Kisaran tersebut, peserta aksi berorasi secara bergantian dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan dikawal ketat aparat Kepolisian Resort Asahan, Sumut

Ketua Komisariat HMI Fakultas Hukum Unimal, Muhammad Fadli dalam orasinya menyampaikan pernyataan sikap HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara.

Isinya antara lain meminta hakim untuk memberi vonis bebas bagi saudara Arwan Syahputra dan rekannya.

  “Sebagai negara hukum, Indonesia berprinsip demokrasi. Sungguh penyampaian pendapat di muka umum dilindungi undang-undang dan merupakan hak kontitusional setiap warga negara,” ujar Muhammad Fadli. 

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved