Breaking News:

Berita Politik

Komisi I DPRA dan DPRK, Bupati/Wali Kota, serta KIP Se-Aceh Berkumpul di Langsa Bahas Qanun Pilkada

RDPU rancangan qanun tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota itu digelar di Langsa.

Serambi Indonesia
Komisi I DPR Aceh menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum terhadap rancangan Qanun Aceh di Langsa, Selasa (9/3/2021). 

Laporan Zubir | Langsa 

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Komisi I DPRA menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terhadap rancangan Qanun Aceh tentang perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016.

RDPU rancangan qanun tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota itu berlangsung di aula Cakdon Langsa, Selasa (9/3/2021). 

RUDP ini dihadiri pimpinan dan anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Sekda Aceh, Kabiro Tapem, Kabiro Hukum dan Kaban Kesbangpol Aceh, bupati/wali kota se-Aceh, dan ketua DPRK se-Aceh.

Hadir juga pimpinan Komisi A DPRK se-Aceh, KIP Aceh dan Panwaslih Aceh, KIP kab/kota se-Aceh, Kabag Tapem dan Kabag Hukum Setdakab se-Aceh, Dekan FH dan Fisip PTN/PTS se-Aceh, serta LSM dan BEM.

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus M Yusuf saat membuka kegiatan itu mengatakan, RDPU ini bertujuan untuk memenuhi ketentuan Bab VI Pasal 22 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang tatacara pembentukan qanun.

Baca juga: Seorang PNS Pingsan Setelah Disuntik Vaksin Covid-19 oleh Istri Sendiri

Baca juga: Warga Usir Harimau dengan Mercon

Baca juga: Pelatih Iran Batal Gembleng Panahan Aceh, Target Emas di PON Papua tak Berubah

Antara lain menyatakan, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU), sosialisasi, seminar, lokakarya dan/atau diskusi. 

Pihaknya, sebut M Yunus, menaruh harapan besar kepada semua unsur yang telah memenuhi undangan Komisi I DPRA pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut.

“Kami berharap para undangan dapat berpartisipasi penuh untuk memberi masukan secara komprehentif demi kesempurnaan substansi Rancangan Qanun Aceh tentang Pilkada,” ucapnya.

M Yunus menyebutkan, dalam konteks Aceh, aturan Pilkada berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Halaman
123
Penulis: Zubir
Editor: Saifullah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved