Perpanjang Pembatasan Kegiatan, Pemerintah Bolehkan Kuliah Tatap Muka, untuk Sekolah Masih Daring

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro selama dua pekan.

Kebijakan yang semula berakhir pada 22 Maret 2021 itu diperpanjang hingga 5 April 2021.

Melalui kebijakan ini pemerintah melakukan sejumlah pembatasan. Namun berbeda dengan sebelumnya, kini beberapa kegiatan mulai diizinkan.

Di antaranya adalah kegiatan belajar mengajar secara tatap muka yang dapat dilakukan secara terbatas. Hanya saja kelonggaran itu terbatas hanya berlaku untuk perguruan tinggi, yakni universitas dan akademi.

"Kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka untuk perguruan tinggi/akademi yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (19/3/2021).

Airlangga mengatakan, kegiatan belajar tatap muka hanya dapat dilakukan di perguruan tinggi/akademi.

Baca juga: Indonesia Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Cegah Pernikahan Dini

Baca juga: Pria Gangguan Jiwa Pingsan di Hutan Kota, Kini Dirawat RSUD Langsa, Ini Ciri-cirinya

Baca juga: VIDEO - Partai Islam Terbesar Bangladesh Protes Menentang Petisi Alquran oleh Produser Bollywood

Sementara pembelajaran di tingkat SMA, SMK atau di bawahnya tetap digelar secara daring. Kegiatan belajar mengajar tatap muka di perguruan tinggi/akademi dilakukan secara bertahap dan dengan menerapkan protokol kesehatan. "Berbasis Peraturan daerah atau Peraturan Kepala Daerah," ujar Airlangga.

Selain kuliah tatap muka di perguruan tinggi dan akademi, pada PPKM mikro jilid 4 ini pemerintah juga sudah mengizinkan digelarnya kegiatan seni budaya. Namun, kegiatan ini dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas dan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Para pekerja seni dan budaya mulai ada oportunity dengan dibukanya fasilitas budaya berkaspasitas 25 persen," tutur dia.

Selain kedua aturan tersebut, pembatasan lain yang berlaku pada PPKM mikro jilid 4 masih sama dengan periode sebelumnya. Aturan itu berupa pembatasan kegiatan perkantoran atau work from office (WFO) sebesar 50 persen, dine in atau makan di restoran dibatasi 50 persen dengan membolehkan layanan pesan antar, dan fasilitas umum dibatasi maksimal 50 persen. Kemudian, pusat perbelanjaan atau mal beroperasi hingga pukul 21.00, dan sektor esensial serta konstruksi beroperasi 100 persen dengan protokol kesehatan.

Baca juga: Warga Protes dan Jadikan Jalan Rusak Sebagai Kolam Lele, Sudah Bertahun-tahun tak Diperbaiki

Baca juga: Aprilio Perkasa Manganang Menangis, Peluk KSAD Jenderal Andika, Saya Ingin jadi Laki-laki Sejati

Baca juga: Profil Noor Nabila Istri Engku Emran, 2 Kali Gagal Membina Rumah Tangga, Kini Urus Perusahaan

"Mal masih sampai jam 21.00 WIB dengan protokol kesehatan," ungkap Airlangga.

Selain diperpanjang, cakupan PPKM mikro juga diperluas menjadi 15 provinsi. Semula terdapat 10 provinsi yang menerapkan PPKM mikro yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

Kini, ada 15 provinsi yang menerapkan pembatasan tersebut dengan tambahan provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat.

"Pokok-pokok perpanjangan dan perluasan tersebut dasarnya adalah Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2021," kata Airlangga.

"Pelaksanaan PPKM Mikro di 10 provinsi selama ini sudah mampu mengerem penambahan kasus positif karena di semua provinsi menunjukkan tren penurunan kasus yang signifikan," imbuhnya.

Selain itu dalam pelaksanaan kampanye 3 M, terutama memakai masker juga menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Dari 423 kabupaten/kota hanya terdapat 17,97% daerah yang tingkat kepatuhannya di bawah 60%.

Airlangga juga menyatakan jika tingkat kepatuhan tinggi lebih dari 90% sudah terdapat di 115 kabupaten/kota (27,19%). Sementara itu, terdapat 144 kabupaten/kota (34,04%) dengan tingkat kepatuhan 76-90%. Hanya 88 kabupaten/kota (20,8%) yang memiliki tingkat kepatuhan 61-75%.

Baca juga: Bak Pahlawan, Seorang Nenek Banjir Dukungan, Setelah Wanita Renta Itu Melawan Pria yang Meninjunya

Terpisah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar tak terburu-buru menerapkan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19,.

Menurut pria yang akrab disapa Bamsoet, keputusan menentukan pembelajaran tatap muka di sekolah harus melalui pertimbangan matang. "Walaupun kasus Covid-19 disinyalir mengalami penurunan, namun kewaspadaan tetap harus dijaga ditengah situasi yang masih dinyatakan pandemi," kata Bamsoet kepada wartawan, Jumat (19/3).

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong pemerintah agat tetap memperhatikan perkembangan angka kasus Covid-19 di setiap wilayah.

Tentunya, sebagai salah satu pertimbangan untuk mewajibkan pembukaan sekolah, serta memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap penerapan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) di wilayah yang sekolahnya akan dibuka.

Bamsoet juga mendorong Kemdikbud bersama Dinas Pendidikan untuk memastikan sekolah melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum pembukaan sekolah.

Hal ini mengingat dibutuhkan pengawasan dan perhatian yang cukup ketat terhadap anak didik yang masih berusia anak-anak hingga remaja.

Serta diperlukan sarana, prasarana, infrastruktur, pemeriksaan syarat kesehatan yang ketat, dan standard operating procedure/SOP yang jelas terhadap implementasi PTM di era pandemi. "Dan juga pentingnya izin dari orang tua/wali dari siswa/i bersangkutan," jelas Bamsoet.(tribun network/fik/ras/yov/yud/dod)