Breaking News:

Pilkada Aceh 2022

KIP Aceh Tunda Pilkada 2022, Wakil DPRA: Keputusan di Tangan Presiden

Semua pihak terkait, mulai dari KIP, Pemerintah dan DPRA, harus menjelaskan ke publik kenapa Pilkada Aceh 2022 ditunda.

hand over dokumen pribadi
Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin 

Laporan Rahmat Saputra | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ( DPRA ) mengaku akan menjumpai Presiden Joko Widodo.

Wacana tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua III DPRA, Safaruddin SSos MSP merespons keputusan keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang secara resmi menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada ) 2022 di Aceh.

Pilkada itu meliputi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Keputusan itu disampaikan oleh Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri usai menggelar rapat pleno di Kantor KIP Aceh, Jumat (2/4/2021) malam.

“Kalau menurut saya, keputusan KIP Aceh menunda tahapan pelaksaan Pilkada merupakan kebijakan cukup Arif, mengingat pada APBA 2021 tidak tersedia anggaran,” ujar wakil ketua III DPRA, Safaruddin SSos MSP sesuai menggelar coffe morning dengan awak media, Sabtu (3/4/2021) di Blangpidie.

Namun, kata Safaruddin, tantangan besar seluruh pihak mulai dari penyelanggara yaitu KIP, Pemerintah dan DPRA, harus menjelaskan ke publik kenapa Pilkada 2022 harus ditunda.

“Ini yang berat. Pada APBA memang ada kita disediakan anggaran untuk tahapan Pilkada pada pos BTT, namun persoalannya kita terbentur dengan nomenklatur,” ungkap putra Abdya tersebut.

Baca juga: Mukhlis Mukhtar: Penundaan Pilkada Politis, bukan Yuridis, Secara Hukum Pilkada Aceh Sangat Jelas

Baca juga: Hasil FP2 MotoGP Doha 2021 – Ducati Jadi Penguasa Puncak, Jack Miller Catatkan Waktu Tercepat

Baca juga: Atta Halilintar Meneteskan Air Mata Setelah Ijab Kabul, Kini Sah Jadi Suami Aurel

Baca juga: Sepasang Kakek Nenek Berbuat Asusila di Taman dan Disaksikan Banyak Orang, Warganet Marah

Untuk itu, katanya, keputusan menjumpai Presiden adalah keputusan yang harus dilakukan oleh seluruh pihak, sehingga cita-cita semua Pilkada bisa dilakukan pada 2022 bisa terwujud.

“Menurut saya, kita tidak perlu lagi menjumpai menteri dalam negeri dan KPU, nanti ujung-ujung ke Presiden juga, mending langsung saja kita jumpai Pak Presiden, jadi tidak bertele-tele,” tegas politisi Gerindra tersebut.

Menurutnya, dengan kondisi saat ini pelaksanaan Pilkada di Aceh apakah dilaksanakan 2022 atau 2024, bukan lagi berbicara regulasi atau aturan, namun sudah berbicara keputusan politik.

Baca juga: Disbudpar Gelar Festival Seudati se-Aceh

Baca juga: Disiplin Protokol Kesehatan di Aceh Menurun, Zona Oranye Meluas

Baca juga: 1 KK Korban Tanah Amblas Masih Mengungsi, Begini Kondisi Terkini di Gampong Lamkleng Aceh Besar

“Kalau berbicara regulasi, tidak ada kilafiyah lagi, tetap 2022, namun dengan kondisi hari ini, Pilkada di Aceh, 2022 atau 2024 tergantung keputusan politik, yaitu di tangan Pak Presiden, sekarang bola panas ada di tangan beliau,” ungkapnya.

Karena, sebutnya, persoalan anggaran Presiden Jokowi, bisa saja mengeluarkan peraturan atau keputusan presiden atau Perpu, guna mengucurkan kembali anggaran untuk terlaksananya Pilkada 2022 di Aceh.

“Kalau saya dan kawan DPRA tetap berkeinginan Pilkada dilaksanakan 2022, sesuai amanat  UUPA, namun saya harus jujur, keputusan Pilkada di Aceh ada di tangan Presiden, makanya kita harus menjumpai beliau,” pungkasnya.(*)

Penulis: Rahmat Saputra
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved