Setelah Demokrat, Giliran PKB Diterpa Isu Kudeta, Ini Alasan Ingin Lengserkan Cak Imin

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah.

Baca juga: Setelah Shalat Tarawih dan Witir, Bolehkan Shalat Tahajud? Begini Penjelasannya

Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC.

Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC."

"Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC."

"Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART."

"Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," beber Andi.

Baca juga: Kuasa Hukum Demokrat Kubu Moeldoko Mundur, Saiful Huda: Razman Kecewa

Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART.

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan."

"Tidak ada lagi pemilihan ketua berdasarkan aspirasi dari bawah, tapi semua ditentukan DPP," ungkapnya.

Hal ini, menurut Andi, yang membuat sekira seraturan DPC ingin diselenggarakannya MLB.