Breaking News:

Berita Banda Aceh

BPK Aceh Sudah Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan 6 Kabupaten/Kota, 3 Daerah Ini Menyusul

BPK Perwakilan Aceh sampai tanggal 28 April 2021, telah menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan kabupaten/kota tahun anggaran 2020 kepada enam kabupate

Penulis: Herianto | Editor: Muhammad Hadi
Foto Humas Pemko Sabang
Wali Kota Sabang, Nazaruddin S.I.Kom menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Ketua BPK Perwakilan Aceh, Arif Agus SE, MM setelah Pemerintah Kota Sabang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-9 kalinya secara berturut-turut, bertempat di Gedung BPK Perwakilan Aceh, Rabu (28/4/2021). 

Bupati, Wali Kota bersama Ketua DPRK dan rombongan, yang ingin masuk gedung BPK Perwakilan Aceh, harus sesuai aturan protokol kesehatan pencegahan covid 19 dalam masa pandemi covid.

Mereka harus bisa menunjukkan surat kesehatan antigen, bahwa dirinya tidak sedang terpapar virus corona (covid-19).

Semua tamu yang masuk ke Gedung BPK Perwakilan Aceh, harus bebas dari virus corona.

Karena itu harus bisa menunjukkan hasil pemeriksaan swab antigen yang terkini. Tanpa ada surat itu, tidak diperkenakan untuk masuk gedung BPK Perwakilan Aceh.

Menurut Radian, peraturan protokol kesehatan itu diterapkan di lingkungan kerja BPK, untuk seluruh Indonesia.

Hal itu dilakukan, untuk menjaga agar virus coronanya tidak masuk ke dalam lingkungan kerja kantor BPK Perwakilan Aceh.

Karena kalau abai protokol kesehatan bisa menularkan kepada pegawai BPK yang sedang melaksanakan tugas audit laporan keuangan daerah untuk tahun anggaran 2021.

Hal yang sama juga berlaku untuk semua pegawai BPK. Setiap masuk diperiksa suhu badan lebih dahulu, pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak, sedang tidak berkerumun.

Baca juga: Ustaz Abdul Somad Resmi Menikah, Dihadiri Pimpinan Gontor, Digelar Sederhana, Haru dan Hikmat

Daerah-daerah yang telah menerima laporan hasil pemeriksaan keuangan daerahnya,  ia wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan keuangan daerahnya.

Kepala Perwakilan BPK Aceh, Arif Agus SE MM dalam arahannya menyatakan, menindaklanjuti hasil pemeriksaan auditor BPK itu, merupakan perintah dari UU Nomor 15 tahun 2004 pasal 20 dan 21.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved