Bangsamoro

Ekonomi Bangsamoro Tumbuh Pesat, Hanya 3 Bulan Lahir 4.740 Perusahaan Baru

BARMM mengumumkan bahwa 4.740 perusahaan didirikan pada kuartal pertama tahun 2021, atau dalam rentang waktu tiga bulan, Januari – Maret 2021.

Editor: Zaenal
BANGSAMORO.GOV.PH
Ketua Menteri Murat Ebrahim dan Menteri Pemerintah Daerah Atty. Naguib Sinarimbo, hari Sabtu 1 Mei 2021, memimpin upacara peletakan batu pertama untuk pembangunan balai barangay dua lantai untuk masing-masing desa Gang, Banubo, dan Simuay, di Kotamadya Sultan Kudarat, Maguindanao. Wali Kota Datu Shameem Mastura turut hadir bersama dengan Anggota Parlemen Otoritas Transisi Bangsamoro Datu Tucao Mastura dan Sittie Shahara Mastura, serta pejabat pemerintah daerah lainnya. 

Wilayah Bangsamoro

Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan pada 2019 setelah referendum populer yang menyepakati pembentukan wilayah otonomi Muslim yang lebih luas di selatan Filipina.

Wilayah yang memiliki nama resmi Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) ini berpenduduk hampir 5 juta orang yang merupakan etnis Moro dan sebagian besar beragama Islam.

Wilayah yang berpusat di Cotabato City, Maguindanao ini mencakup lima provinsi dan tiga kota, termasuk ibu kota.

Kelima provinsi dimaksud adalah yaitu Basilan (tidak termasuk Kota Isabela), Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, dan Lanao del Sur.

Sementara tiga kota adalah Kota Cotabato (ibu kota BARMM), Kota Lamitan, dan Kota Marawi.

MILF memimpin perjuangan untuk wilayah otonomi itu sejak pertengahan abad ke-20, yang pada akhirnya menghasilkan pembicaraan damai dan pembentukan BTA setelah referendum pada 30 Januari 2019.

Baca juga: Otonomi Bangsamoro Filipina Telah Capai Enam Keuntungan, Kata Negosiator Perdamaian Asal Turki

Baca juga: Ratusan Ribu Muslim Filipina Konvoi, Minta Duterte Perpanjang Masa Transisi Pemerintahan Bangsamoro

Enam Jadi Tiga Jadi Enam

Selama proses negosiasi damai dengan pemerintah nasional Manila, atau sebelum Otoritas Transisi Bangsamoro (BTA) didirikan, Front Pembebasan Islam Moro (MILF), yang dipimpin oleh Al-Hajj Murad Ebrahim, meminta masa transisi pemerintahan selama enam tahun.

Tetapi hasil negosiasi menghasilkan pemerintahan transisi selama tiga tahun di bawah Ebrahim, yaitu hingga 2022.

Dalam negosiasi itu, kedua belah pihak setuju untuk mengizinkan pemerintah transisi (BTA) mengendalikan pemerintahan di wilayah BARMM hingga tahun 2022.

Pada tahun 2022, diharapkan berlangsung pemilihan umum untuk memilih pemimpin baru secara demokratis yang melibatkan seluruh pemilih di wilayah Otonomi Muslim Mindanao (BARMM)

Tetapi dalam perjalanan, atau pada awal tahun 2021, muncul tuntutan untuk memperpanjang batas waktu transisi hingga 2025.

Hampir semua anggota parlemen pemerintahan transisi Bangsamoro (BTA) dengan suara bulat mendukung tuntutan tersebut.

Para penduduk di seluruh wilayah Mindanao juga telah mengadakan pawai mendukung permintaan tersebut dalam beberapa minggu terakhir.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved