Sekuritisasi Palestina dan Tekanan Dunia Islam terhadap Israel

Meskipun deployment tersebut harus melalui serangkaian proses administrasi dan legalitas dari Dewan Keamanan, tentunya lima kekuatan pemegang hak veto.

Kekosongan keamanan di Palestina mendorong rakyat di sana mengambil cara mereka sendiri dalam melakukan sekuritisasi kedaulatan wilayah dan martabat kemanusiaan.

Munculnya gerakan intifada sejak tahun 1987, lalu bersamaan dengan kelahiran gerakan perlawanan rakyat Palestina melalui Harakah Al-Muqawwmah Al-Islamiyah (HAMAS).

Sebelumnya telah muncul Jihad Islam (1981). Bukankah kehadiran sayap militer bersenjata ini karena kekosongan keamanan di Palestina?

Baca juga: Pinjam Rp 3,7 Juta untuk Beli Susu Anak, Guru Honorer Ini Malah Terlilit Pinjaman Online Rp 206 Juta

Baca juga: Ladeni Spanyol di Kandang Atletico, Cristiano Ronaldo Disoraki Penonton hingga Tak Mampu Cetak Gol

Baca juga: Ombudsman Aceh Rakor dengan BSI dan OJK, Bahas Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Bank

Harapan Alternatif Dunia Islam

Harapan besar langkah-langkah ini tentu bertumpu pada OKI dan Liga Arab sebagai aktor yang sangat diharapkan me-sekuritisasi wilayah Islam. Namun lebih dari satu dekade terakhir, dunia Islam menyaksikan kemajuan politik, ekonomi dan teknologi dari Turki.

Tidak berlebihan sebenarnya jika kemudian harapan dialihkan kepada Turki, di tengah ketidak-pastian perkembangan di Timur Tengah. Di sisi lain, Turki memiliki komunikasi politik global cukup kuat di Eropa dan pengaruh baik di dunia Islam.

Pada kasus serangan 11 hari Israel atas Gaza, Presiden Turki Recep Tayip Erdogan telah menyuarakan perlunya pasukan perdamaian di Palestina.

Suara Erdogan ini disambut Pakistan, Indonesia dan Malaysia. Secara maraton Erdogan juga menghubungi para pemimpin dunia terkait kebrutalan Israel, diawali dari Presiden Rusia Vladimir Putin.

Langkah yang bersamaan juga dilakukan Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi ke negara-negara ASEAN dan Timur Tengah. Bahkan secara trilateral, Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam ‘sepihak’ melakukan pernyataan bersama mengutuk serangan Israel dan menyebut sebagai tindakan kolonialisme-apharteid.

Dunia Islam memerlukan terobosan dalam memecahkan kebuntuan ‘peta jalan damai’ (road map) di Palestina. Kebuntuan yang disebabkan dua faktor, yaitu pertama sikap pengangkangan Israel atas hukum dan kesepakatan internasional. Kedua, pengabaian oleh sistem internasional itu sendiri terhadap pengangkangan tersebut.

Konteks ini sebenarnya menjadi momentum baik bagi Turki maupun Indonesia sebagai negeri muslim terbesar.

Turki negeri muslim terbesar dalam konteks kemajuan politik, diplomasi dan ekonomi serta memiliki pengaruh lintas benua (cross-continent), sedangkan Indonesia sebagai negeri dengan populasi muslim terbesar.

Jika jumlah populasi muslim Indonesia dijumlah dengan Malaysia dan Brunei, maka lebih besar dari total penduduk muslim di jazirah Arab sekalipun.

Selain itu, kedua negara berada pada posisi geostrategi yang sangat signifikan, yang dapat dijadikan modal negosiasi ekopolin (ekonomi-politik internasional) di level multilateral, tinggal soal keberanian pengambilan keputusan. Turki berada pada posisi hub Asia, Timur Tengah dan Eropa. Sementara Indonesia berada pada posisi hub di Indo-pasifik.

Mungkinkah negeri-negeri Melayu (Indonesia-Malaysia-Brunei Darussalam) membangun komunikasi lebih signifikan lagi dengan Turki dalam konteks sekuritisasi di Palestina?

Kehadiran kekuatan aliansi ini tentunya dapat memenuhi kekosongan dari kehadiran politik Islam global dalam masalah Palestina, tanpa menafikan keberadaan OKI sebagai payung multilateralisme Islam.(AnadoluAgency)