Breaking News:

Salam

Memberantas Pungli Lagi

Dalam dua hari terakhir, jajaran kepolisian di Aceh menangkap puluhan orang yang diduga sebagai pelaku pungutan liar (pungli) dan praktik premanisme

Editor: bakri
_DOK POLDA ACEH
Tim Polda Aceh dan Polresta Banda Aceh mengamankan para preman di kawasan Lambaro, Aceh Besar, beberapa hari lalu. Personel Polres Aceh Utara mengikuti apel dan doa bersama di Mapolres setempat sebelum melakukan operasi pemberantasan premanisme 

Dalam dua hari terakhir, jajaran kepolisian di Aceh menangkap puluhan orang yang diduga sebagai pelaku pungutan liar (pungli) dan praktik premanisme. Mereka antara lain ditangkap karena melakukan pungli biaya parkir kendaraan secara liar terutama di lokasi wisata serta melakukan praktik premanisme dalam kegiatan bongkar muat truk di pasar-pasar. Masyarakat yang selama ini resah, sangat memgapresiasi langkah polisi ini.

Aksi premanisme dan pungutan liar sudah sejak lama terjadi dan hingga sekarang masih dikeluhkan masyarakat di sejumlah kabupaten/kota daerah di Aceh. Pungutan liar yang sering terjadi di lokasi-lokasi wisata bisa menjadi hambatan bagi kemajuan kepariwisataan di Aceh.

Demikian pula, aksi premanisme dan pungutan liar dalam rantai pasok logistik, akan sangat memberikan beban tambahan produksi. Namun untuk menghilangkan premanisme dan pungli bukan pekerjaan mudah. Bisa hilang saat ini, namun bisa muncul di kemudian hari. Preman kecil di jalan raya mudah dibasmi. Namun preman besar seolah-olah tidak tersentuh aparat hukum.

Para pemerhati mengatakan, masih banyak preman bergentayangan di berbagai sektor kerja dan profesi. Tersebar di jalan raya, pasar tradisional sampai di perkantoran pemerintah. Pekerjaan preman hanya minta pungutan (secara liar) dengan tarif, kadang dalam nominal sukarela.

Sesungguhnya negara telah memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih (Saber) Pungli. Secara nasional, Satgas Saber Pungli telah dibentuk sejak akhir tahun 2016 lalu, tetapi pungutan liar tak menyurut. Bahkan, peta rawan pungli kian melauas.  Tak terkecuali pada lembaga pendidikan (sampai perguruan tinggi negeri). Berdasar data OTT beberapa tahun lalu, titik rawan pungli berada di BPN (Badan Pertanahan Nasional). Lokasi lain, adalah sektor perhubungan (uji kir kendaraan). Serta jasa pemerintah yang berupa perizinan, terutama izin tambang.

Pemerintah patut menggencarkan kembali operasi Satgas Saber Pungli, dengan visi penyelamatan perekonomian. Kita paham, dalam urusan ini polisi menjadi pihak terdepan. Namun, kita juga maklum  di tengah pandemi ini, polisi juga pelaku terdepan urusan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan serta vaksinasi. Di sisi lain polisi pun tak boleh lengah terhadap tugas-tugasnya memberantas terorisme, peredaran narkoba, dan lain-lain.

Banyak orang mengatakan tidak gampang memberantas pungli. Pelakunya bukan hanya preman-preman kecil di jalanan, di pasar-pasar, di pelabuhan, dan lain-lain. Tapi pungli juga dilakukan oleh oknum birokrasi dan oknum penegak hukum. Mulai dari oknum sipir penjara, oknum kepolisian, oknum jaksa, oknum hakim, sampai mengurus banding, kasasi serta remisi.

Fenomena ini sudah seperti penyakit yang dalam masyarakat, kekuasaan dan dominasi disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Praktik pungli seakan sudah mengakar baik skala kecil maupun skala besar. Padahal, larangan pungli sudah jelas tertera dalam pasal dan ketentuan yang diatur KUHP. Apabila aksi pungli dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun."

Dan apabila pelaku pungli adalah seorang pegawai negeri maka dapat dijerat Pasal 423 KUHP yang bunyinya, "Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun."

Nah, mumpung sedang panas, kita berharap pemberantasan pungli jangan hanya tertuju pada preman-preman kecil di jalanan, pelabuhan, dan pasar, tapi juga harus menyeluruh. Sebab, pungli-pungli yang langsung menyentuh mata rantai perizinan dan produksi akan sangat menghambat kemajuan ekonomi. Apalagi di tengah pandemi!

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved