Dinas PMD Daerah Diminta Prioritaskan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Melalui workshop itu, Yusharto juga berharap dapat mengukuhkan komitmen Dinas yang membidangi Pemerintahan Desa di tingkat kabupaten melalui tugas dan fungsinya untuk melakukan pembinaan, pengawasan, serta pendampingan kepada Pemerintahan Desa secara berkelanjutan dan terukur.

Sementara itu, dalam laporannya, Plt Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Lutfi mengatakan, tujuan dari workshop kali ini, yaitu untuk mengidentifikasi potensi, masalah, hambatan maupun peluang dalam pelaksanaan sinkronisasi perencanaan desa dengan perencanaan pemerintah daerah untuk kegiatan air minum, kesehatan dan sanitasi.

Selain itu, kegiatan ini juga untuk menyampaikan hasil pelaksananaan kegiatan terkait pemerintahan desa: Workshop Penguatan Pemdes, dan Workshop Peningkatan APBDesa yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemdes sejak awal bulan September lalu.

“Sebagai acuan bagi peserta untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam pembinaan dan pengawasan serta pendampingan kepada Pemerintah Desa lokasi Pamsimas untuk menjamin keberlanjutan,” ungkap Lutfi.

Lutfi juga menyampaikan, untuk percepatan akses air minum dan sanitasi pedesaan dan menjamin keberlanjutan pelayanan akses tersebut, Ditjen Bina Pemdes akan menggandeng Tim Penggerak PKK, baik tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Adapun peserta workshop kali ini berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten terpilih dari seluruh Indonesia.

Para peserta merupakan aparatur yang menangani Desa dan perencanaan pembangunan di daerah, sekaligus sebagai bagian dari pengelola Program Pamsimas tingkat Kabupaten. Kegiatan tersebut akan berlangsung mulai 29 September hingga 1 Oktober 2021.

Selain peserta daerah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Bidang Penguatan Ketahanan Keluarga TP PKK Pusat Irma Zainal dan Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Mohammad Rizal. (*)