Breaking News:

Opini

Politik Hukum Pemerintahan Daerah

Secara terminologi, Bellefroid, mendefenisikan politik hukum adalah membuat suatu ius constituendum

Editor: hasyim
HUMAS PEMPROV ACEH
Karo Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang. 

Oleh. Amrizal J. Prang

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh

Secara terminologi, Bellefroid, mendefenisikan politik hukum adalah membuat suatu ius constituendum (hukum yang akan berlaku) dan berusaha pada hari kemudian berlaku sebagai ius constitutum (hukum yang sedang berlaku). [E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, 1989:48].

Sementara, menurut Bintan Regen Saragih, politik hukum adalah “kebijakan” yang diambil negara untuk menetapkan hokum yang perlu diatur, dipertahankan, diganti atau diubah agar penyelenggaraan Negara dan pemerintahan dapat berlangsung baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti, mensejahterakan masyarakat) dapat terwujud. [Bintan Regen Saragih, 2006:17].

Dalam konteks politik hukum (legal policy) pemerintahan daerah, pasca amandemen UUD 1945, Pasal 18-Pasal 18B mengatur, antra lain: a) NKRI dibagi atas provinsi dan provinsi dibagi atas kabupaten/kota, yang mempunyai pemerintahan daerah dan mengurus sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; b) memiliki DPRD dan kepala pemerintah, berhak menetapkan perda dan peraturan lain;

c)  mengatur hubungan antara pusat, provinsi, kabupaten/kota atau antara provinsi dan kabupaten/kota; d) mengakui dan menghormati daerah khusus atau istimewa, serta kesatuan masyarakat hukum adat; dan, e) diatur lebih lanjut dengan/dalam UU.

Selanjutnya, diatur dalam UU No.23/2014 terakhir diubah dengan UU No.9/2015 (UU Pemda). Sedangkan, daerah khusus atau istimewa, seperti, 1) Aceh, diatur UU No.44/1999 (UU Keistimewaan Aceh) dan UU No.11/2006 (UUPA); 2) DKI Jakarta, diatur UU No.29/2007 (UU DKI Jakarta); 3) DI Yogyakarta, diatur UU No.13/2012 (UU DI Yogyakarta); dan, Papua dan Papua Barat, diatur UU No.21/2001 terakhir diubah dengan UU No.2/2021 (UU Papua).

Kewenangan pemerintahan

Sebagaimana Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Pelaksanaannya dilakukan kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah, untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.  Sementara, kewenangan/urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan [Pasal 5 UU Pemda].

Kewenangan tersebut yaitu: pertama, absolut (politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama). Dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat dan dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasar asas dekonsentrasi. Kecuali, Aceh untuk urusan tertentu bidang agama, menjalankan syariat Islam. [Pasal 7 ayat (2) UUPA].

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved