Breaking News:

Pemerintah akan Berantas Semua Pinjol Ilegal, Mahfud: Korban Pinjol Ilegal Tak Usah Bayar!

Kedua, dari sudut hukum pidana, pemerintah mendorong Bareskrim Polri untuk terus melakukan tindakan hukum terhadap pinjol ilegal.

YouTube Kemenko Polhukam
Mahfud MD 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyerukan kepada para korban pinjaman online (pinjol) ilegal untuk tidak membayar tagihannya.

Mahfud menegaskan mereka yang sudah menjadi korban pinjol ilegal tidak perlu membayar utangnya. "Kepada mereka yang sudah terlanjur menjadi korban, jangan membayar! Jangan membayar!," tegas Mahfud.

Hal itu disampaikan Mahfud usai rapat bersama Menkominfo Johnny G Plate, Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej, Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Jampidum Kejaksaan Agung Fadil Zumhana. Rapat menyikapi kasus pinjol ilegal digelar di di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (19/10/2021).

Menurut Mahfud, ada dua alasan mengapa korban pinjol ilegal tidak usah membayar utang mereka.

Pertama, dari sudut hukum perdata, pinjol ilegal tidak sah karena tidak memenuhi syarat maupun syarat subjektif dan objektif seperti diatur dalam hukum perdata.

Dua syarat objektif tidak terpenuhi, dua syarat subjektifnya tidak terpenuhi. Kedua, dari sudut hukum pidana, pemerintah mendorong Bareskrim Polri untuk terus melakukan tindakan hukum terhadap pinjol ilegal.

Terutama, mereka yang selama ini menagih peminjam dengan cara melakukan ancaman kekerasan hingga mengancam menyebarkan foto yang tidak senonoh.

Tak adanya dua syarat ini juga diperkuat dengan pandangan yang sama oleh peserta rapat. Dengan melibatkan berbagai instansi, Mahfud percaya keputusan akhir ini telah mempertimbangkan banyak aspek, baik sudut pandang hukum perdata maupun pidana.

Baca juga: Koalisi Arab Saudi Klaim Bunuh 150 Anggota Milisi Houthi di Yaman

Baca juga: Niat Mau Cari Rumput untuk Pakan Ternak, Pria Ini Malah Temukan Mortir yang Diduga Aktif

Baca juga: Jepang Tingkatkan Kerjasama Migas dengan Kuwait

Mahfud mengatakan, dengan tidak dipenuhinya dua aspek itu, pemerintah menganggap semua aktivitas pinjol ilegal batal demi hukum.

"Pertama, hal yang dilakukan Bareskrim Polri yaitu menyangkut didorong untuk ditingkatkan langkah tindakan hukumnya ekses dari pinjaman tidak langsung terkait dengan pinjaman itu," kata Mahfud. "Misalnya ancaman apa namanya kekerasan, ancaman menyebar foto foto tidak senonoh orang yang punya utang kalau tidak bayar, pekerja pekerjanya mulai ditindak," sambung Mahfud.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved