Luar Negeri
Kronologi Kudeta di Sudan: Dipicu Konflik Sipil vs Militer dan Warisan Ekonomi Diktator
Militer menangkapi pejabat sipil, termasuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan membubarkan pemerintahan transisi.
Protes dan friksi sebelum kudeta Sudan
Ekonomi lesu menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.
Demonstrasi pun kembali terjadi, kali ini antara kubu pro-militer dan pro-pemerintahan sipil.
Sedianya, pos pemimpin dewan ini akan diserahkan kepada sipil pada November 2021 hingga pemilu 2023.
Demonstran pro-demokrasi menuntut militer menyerahkan kekuasaan kepada sipil.
Demonstran ini dipayungi kelompok aliansi yang diisi berbagai pihak, mulai dari partai politik hingga kelompok pemberontak.
Demonstran juga menuntut restrukturasi militer dan aparat keamanan, meminta loyalis Al-Bashir disingkirkan.
Mereka juga menuntut militer mengakomodasi berbagai faksi kelompok bersenjata dan tunduk pada pengawasan sipil.
Sementara itu, demonstran pro-militer juga beraksi.
Sejak September 2021, demonstran pro-militer dilaporkan memblokade jalanan, jalur pipa bahan bakar, serta pelabuhan.
Mereka menuntut pemerintahan Abdalla Hamdok dibubarkan.
Serangkaian demonstrasi pun membuat Jenderal Burhan lebih berani menentang sipil.
Sebelum melakukan kudeta, ia bahkan mengaku militer berencana menyerahkan kekuasaan hanya kepada pemerintahan yang terpilih dalam pemilihan umum.
Pada Senin (25/10) lalu, Jenderal Burhan dilaporkan hendak membubarkan dewan transisi dan meminta dukungan Hamdok.
Namun, Hamdok menolak dan ia pun ditahan.