Breaking News:

Opini

Aceh Ini Istimewa dan Khusus 

Keistimewaan dan kekhususan Aceh merujuk pada tiga undang-undang yang pernah disahkan, yaitu pertama UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Editor: bakri
Aceh Ini Istimewa dan Khusus 
IST
Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Oleh Dr. Yuni Roslaili, MA, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Keistimewaan dan kekhususan Aceh merujuk pada tiga undang-undang yang pernah disahkan, yaitu pertama UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kedua UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggore Aceh Darussalam, dan ketiga UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau UUPA.

Sebenarnya ada lagi undang-undang yang mengatur tentang keistimewaan Aceh yaitu UU No. 22 Tahun 1999 pasal 122 tentang keistimewaan Aceh dan Yogyakarta namun undang-undang ini jarang disampaikan, mungkin karena merupakan sebuah pasal dalam Undang- Undang Pemerintahan Daerah.

Mencermati sejumlah undang-undang tersebut, berarti untuk Aceh diberikan dua predikat oleh Pemerintah Pusat yaitu Aceh sebagai daerah istimewa dalam menjalankan syariat Islam dan Aceh sebagai daerah khusus. Jadi istimewanya Aceh adalah sebagai negeri bersyariat ada pun kekhususan Aceh dalam masalah pemerintahan dengan UUPA-nya. Oleh karena itu Aceh mendapat dua sebutan sekaligus yaitu daerah istimewa dan daerah khusus. Jika merujuk kepada nama Yogyakarta dengan sebutan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seyogyanya Aceh disebut Provinsi Daerah Istimewa dan Khusus Aceh.

Sebuah proses politik?

Berdasarkan undang-undang keistimewaan dan kekhususan tersebut, tidak sedikit tulisan dan kajian yang menyebut syariat Islam di Aceh hari ini hanyalah hasil dari sebuah proses politik. Stigma yang cenderung peyoratif ini tidak bisa sepenuhnya ditolak, sebab dalam kenyataan empiris, hukum sebagai kehendak masyarakat di negara demokratis memang tidak dapat dilepaskan dari politik kekuasaan. Teori Trias Politika yang telah menjadi rujukan dalam membagi kekuasaan di zaman sekarang ini telah menempatkan lembaga legeslatif bersama eksekutif sebagai pembentuk hukum.

Oleh karena itu aroma politik akan selalu kental dalam setiap pembentukan hukum tidak terkecuali di Aceh. Semestinya mereka tidak terlalu tendensius melihat kasus hukum di Aceh.

Namun secara historis pun, klaim tersebut terkoreksi, jika materi analisanya ditarik sedikit lebih jauh, yaitu sebelum negara kesatuan Indonesia ini lahir. Dengan melihat sejarah bahwa Aceh memiliki kaitan yang sangat erat dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan keberadaan Kerajaan Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di nusantara ini. Dan background sejarah ini pun sering menjadi konsideran dalam setiap undang-undang yang dibuat untuk Aceh.

Sebut contoh misalnya UU No. 44 Tahun 1999 dalam konsiderannya disebutkan: a. Bahwa sejarah panjang perjuangan rakyat Aceh membuktikan adanya ketahanan dan daya uang yang tinggi, yang bersumber dari kehidupan yang religius, adat yang kukuh, dan budaya Islam yang kuat dalam menghadapi kaum penjajah; b. Bahwa kehidupan religius rakyat Aceh yang telah membentuk sikap pantang menyerah dan semangat nasionalisme dalam menentang penjajah dan mempertahankan kemerdekaan merupakan kontribusi yang besar dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia meskipun rakyat Aceh kurang mendapat peluang untuk menata diri.

Demikian isi konsiderannya. Maka di sini, kita bertanya meskipun keistimewaan dan kekhususan Aceh lahir melalui suatu proses politik, tapi jika tidak ada background social historis yang agamis, mungkinkah diberikan hak istimewa dan khusus bagi Aceh?

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved