Potong Pokir Dewan untuk PDPK, Bupati Tamiang Apresiasi PKS
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggeser sebagian dana pokok-pokok pikiran (pokir) tiga anggota DPRK-nya
lihat foto
KUALASIMPANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggeser sebagian dana pokok-pokok pikiran (pokir) tiga anggota DPRK-nya untuk menutupi pemotongan honor pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK). Terkait hal itu, Bupati Aceh Tamiang, Mursil, menegaskan PKS layak diberi acungan jempol karena sudah memberisolusi atas kondisi keuangan daerah.
Menurutnya, apa yang dilakukan PKS merupakan solusi terbaik dalam menyikapi hiruk pikuk pemotongan honor PDPK. “Saya sangat mengapresiasi dan mengacungkan jempol kepada PKS,” kata Mursil, Minggu (28/11/2021).
Mursil menyadari, pemotongan honor PDPK merupakan kebijakan terberat yang harus dilakukan Pemkab Aceh Tamiang. Namun, di tengah kondisi keuangan daerah yang tidak stabil, pemotongan itu harus dilakukan demi menghindari pengurangan tenaga PDPK.
“Beberapa daerah sudah merumahkan sebagian PDPK akibat tidak memiliki anggaran. Kita tidak ingin hal serupa (merumahkan PDPK) terjadi di Aceh Tamiang, makanya dengan terpaksa kita potong honornya,” ungkap Mursil.
Baca juga: Kasus Penyerangan Pospol segera ke Jaksa
Baca juga: Petani Kesulitan Mendapatkan Pupuk Bersubsidi
Baca juga: Semen di Gayo Lues Mulai Langka
Dia menambahkan pemotongan itu tidak hanya dilakukan pada level PDPK, tapi juga pada tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS sebesar 25 persen. “Imbas pemotongan anggaran ini bukan hanya terjadi pada ASN, tapi juga masyarakat karena harus rela pembangunan insfrastruktur ditunda,” ujarnya.
Diketahui, tiga anggota DPRK Aceh Tamiang dari PKS sepakat dana pokir mereka dipotong untuk membantu PDPK. Kepastian itu disampaikan Bendahara PKS Aceh Tamiang, Muhammad Saman, seusai berkoordinasi dengan dua anggota DPRK dari PKS lain, Dedi Suriansyah dan Jayanti Sari serta Ketua PKS Aceh Tamiang, Muhammad Nazir.
Saman yang juga anggota Komisi II DPRK Aceh Tamiang menjelaskan, keputusan ini merupakan solusi terbaik untuk membantu PDPK sekaligus memahami kondisi keuangan daerah. Sebab, dari pembahasan bersama tim anggaran pemkab kabupaten, potensi anggaran yang dijanjikan dalam APBK Perubahan tak ada jaminan.
Jumlah PDPK di Aceh Tamiang sebanyak 2.061 orang. Artinya, anggaran yang dibutuhkan untuk menutupi pemotongan honor Rp 200 ribu per orang selama setahun mencapai Rp 4,9 miliar. Angka itu, sebut Saman, akan tertutupi bila semua (30 orang) anggota DPRK Aceh Tamiang bersedia menyisihkan sebagian dan pokirnya.
Rencana pemotongan honor PDPK disampaikan Sekda Aceh Tamiang, Asra, dalam pembukaan sidang paripurana pertama tentang Rancangan APBK 2022, Kamis (18/11/2021). Di sisi lain, Asra memastikan tidak ada pengurangan dana pokir anggota dewan. (mad)
