Banggar DPRA Tanggapi Nota Keuangan RAPBA 2022,Tuntut Pergantian Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa

Begitu juga pendapatan transfer terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp 29,279 miliar.

Jika mengacu pada target RPJMA Tahun 2022 sebesar Rp 13,863 trilliun, mengalami selisih Rp 2,066 trilliun, atau sebesar 14,91 persen.

Pendapatan lain-lain Aceh yang sah juga mengalami penurunan, dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp 1,728 trilliun.

Berkaitan dengan belum tercapainya target pendapatan asli Aceh, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah dalam RPJMA 2022, Banggar Dewan meminta kepada Pemerintah Aceh meningkatkan kinerja dan meningkatkan upaya dalam pencapaian RPJMA 2022.

Baca juga: RAPBA 2022 Capai Rp 15,9 Trilliun, Pengamat Ingatkan Gubernur Aceh soal Rumah Duafa

“Tuntutan ini kami sampaikan kepada Pemerintah Aceh, karena Pemerintah Aceh telah memberikan berbagai tunjangan kepada aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya, kenapa kinerja pendapatannya belum bisa mencapai seperti yang direncanakan dalam RPJMA 2022,” tukas Fuadri.

Terkait belanja senilai Rp 16,170 trilliun yang direncanakan pada tahun 2022, Banggar Dewan berharap, bisa direalisasikan sesuai peruntukannya.

“Jangan sampai serapannya besar, tapi tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMA tahun 2022. Misalnya mengenai penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan lainnya,” tandas dia.

Begitu juga dengan pembiayaan senilai Rp 2,817 trilliun yang direncanakan diharapkan bisa direalisasikan dengan cara meningkatkan penerimaan Aceh pada tahun depan.

Badan Anggaran juga sangat prihatin sekali dengan angka Silpa Aceh yang sangat besar, di mana diperkirakan tahun 2021 ini mencapai Rp 3,413 trilliun.

 Di sisi lain, angka kemiskinan dan pengangguran kita tergolong masih tinggi, berada di atas rata-rata nasional.

Baca juga: DPRA Sepakat RAPBA 2022 Diqanunkan, Pakar Sebut Pengesahan Lambat Akibatkan Kemiskinan Bertambah

Badan Anggaran juga meminta Pemerintah Aceh melakukan pergantian kepempimpinan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

Alasannya, Silpa pada akhir tahun membengkak merupakan dampak dari keterlambatana pelaksanaan lelang proyek APBA 2021 di BPJB Setda Aceh.

Badan Anggaran Dewan juga meminta penjelasan kepada Pemerintah Aceh mengenai capaian 15 program prioritas gubernur 2017-2021, dalam jawaban gubernur terhadap tanggapan Banggar DPRA mengenai RAPB 2022, yang akan disampaikan pada hari Selasa (30/11/2021) pagi ini pukul 09.00 WIB, oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.(*)