Banggar DPRA Tanggapi Nota Keuangan RAPBA 2022,Tuntut Pergantian Kepala Biro Pengadaan Barang & Jasa

Laporan Herianto | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPRA pada Senin (29/11/2021) malam sekira pukul 21.30 WIB, kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pembacaan pendapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA terhadap Nota Keuangan RAPBA 2022, yang telah disampaikan Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah, MT.

RAPBA 2022 senilai Rp 15,9 trilliun tersebut, sebelumnya disampaikan Gubernur yang dibacakan Sekda Aceh, dr Taqwallah, MKes.

Sidang paripurna itu dipimpin langsung Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, yang didampingi tiga Wakil Ketua, Dalimi, Safaruddin, dan Hendra Budian, serta Sekwan Suhaimi.

Sementara dari pihak eksekutif, mewakili Gubernur Aceh, Ir H Nova Iriansyah, MT  hadir Sekda Aceh, dr Taqwallah, MKes, bersama asisten I Setda Aceh, Dr M Jakfar, anggota Forkopimda Aceh, serta undangan lainnya.

Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin usai membuka sidang paripurna dan memberikan kata pengantar sidang, langsung mempersilakan Juru Bicara Banggar DPRA, Fuadri untuk membacakan tanggapan mereka terhadap Nota Keuangan RAPBA 2022 yang telah disampaikan Gubernur Aceh.

Jubir Banggar DPRA, Fuadri mengatakan, terkait Nota Keuangan RAPBA 2022 yang disampaikan Gubernur Aceh Ir H Nova Iriansyah MT, untuk belanja Rp 15, 954 trilliun, dan pendapatan Rp 14,376 trilliun, dan ada usulan kembali belanja nilainya bertambah menjadi Rp 16,170 trilliun dan pendapatan turun menjadi Rp 13,352 trilliun.

Baca juga: Gubernur Sampaikan RAPBA 2022 Sebesar Rp 15,9 Triliun, Ini Empat Program Prioritas Nova Tahun Depan

Defisit anggarannya senilai Rp 2,817 trilliun, ditanggulangi melalui pembiayaan penerimaan senilai Rp 3,413 trilliun, dan ditambah pengeluaran Rp 595,5 miliar, sehingga total pembiayaan netto menjadi Rp 2,817 trilliun.

Setelah dilakukan pengurangan dengan pembiayaan netto, Silpa 2022 mendatang menjadi nol, jika nanti antara pendapatan dan belanja terealisir 100 persen pada tahun depan.

Banggar Dewan juga mempertanyakan sisa target pendapatan yang belum tercapai Rp 2,874 trilliun, untuk tahun 2021. Karena realisasi pendapatan sampai 22 November 2021, baru mencapai Rp 10,990 trilliun, atau sebesar 79,27 persen dari targetnya Rp 13,864 trilliun.

Begitu juga dengan realisasi belanja yang baru mencapai senilai Rp 9,589 trilliun atau sebesar 58,20 persen , sehingga sisa belanja yang belum terealisir 41,80 persen lagi atau senilai Rp 6,883 trilliun dari pagunya Rp 16,481 trilliun.

Selanjutnya, Banggar DPRA juga memohon penjelasan dari Pemerintah Aceh mengapa di akhir tahun 2021, mengestimasikan Silpa 2021 senilai Rp 2,874 trilliun.

Gubernur merencanakan pendapatannya 2022 senilai Rp 13,352 trilliun, bersumber dari pendapatan asli Aceh Rp 2,252 trilliun, pendapatan transfer pusat Rp 10,773 trilliun, dan pendapatan lainnya yang sah Rp 1,398 trilliun.

Baca juga: Pembahasan KUA-PPAS Belum Selesai, Banggar dan TAPA Konsultasi ke Kemendagri, Ada Apa?

Usulan perencanaan pendapatan 2022 itu, dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2020 senilai Rp 2,582 trilliun, mengalami penurunan sebesara 10,05 persen.

Jika mengacu pada target RPJMA tahun 2022, pendapatan asli Aceh direncanakan Rp 3,321 trilliun, turun senilai Rp 753,051 miliar atau sebesar 22,67 persen.

Begitu juga pendapatan transfer terjadi penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2020 senilai Rp 29,279 miliar.

Jika mengacu pada target RPJMA Tahun 2022 sebesar Rp 13,863 trilliun, mengalami selisih Rp 2,066 trilliun, atau sebesar 14,91 persen.

Pendapatan lain-lain Aceh yang sah juga mengalami penurunan, dengan realisasi tahun 2020 senilai Rp 1,728 trilliun.

Berkaitan dengan belum tercapainya target pendapatan asli Aceh, pendapatan transfer serta lain-lain pendapatan Aceh yang sah dalam RPJMA 2022, Banggar Dewan meminta kepada Pemerintah Aceh meningkatkan kinerja dan meningkatkan upaya dalam pencapaian RPJMA 2022.

Baca juga: RAPBA 2022 Capai Rp 15,9 Trilliun, Pengamat Ingatkan Gubernur Aceh soal Rumah Duafa

“Tuntutan ini kami sampaikan kepada Pemerintah Aceh, karena Pemerintah Aceh telah memberikan berbagai tunjangan kepada aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya, kenapa kinerja pendapatannya belum bisa mencapai seperti yang direncanakan dalam RPJMA 2022,” tukas Fuadri.

Terkait belanja senilai Rp 16,170 trilliun yang direncanakan pada tahun 2022, Banggar Dewan berharap, bisa direalisasikan sesuai peruntukannya.

“Jangan sampai serapannya besar, tapi tidak mencapai target sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMA tahun 2022. Misalnya mengenai penurunan angka kemiskinan, angka pengangguran, dan lainnya,” tandas dia.

Begitu juga dengan pembiayaan senilai Rp 2,817 trilliun yang direncanakan diharapkan bisa direalisasikan dengan cara meningkatkan penerimaan Aceh pada tahun depan.

Badan Anggaran juga sangat prihatin sekali dengan angka Silpa Aceh yang sangat besar, di mana diperkirakan tahun 2021 ini mencapai Rp 3,413 trilliun.

 Di sisi lain, angka kemiskinan dan pengangguran kita tergolong masih tinggi, berada di atas rata-rata nasional.

Baca juga: DPRA Sepakat RAPBA 2022 Diqanunkan, Pakar Sebut Pengesahan Lambat Akibatkan Kemiskinan Bertambah

Badan Anggaran juga meminta Pemerintah Aceh melakukan pergantian kepempimpinan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh.

Alasannya, Silpa pada akhir tahun membengkak merupakan dampak dari keterlambatana pelaksanaan lelang proyek APBA 2021 di BPJB Setda Aceh.

Badan Anggaran Dewan juga meminta penjelasan kepada Pemerintah Aceh mengenai capaian 15 program prioritas gubernur 2017-2021, dalam jawaban gubernur terhadap tanggapan Banggar DPRA mengenai RAPB 2022, yang akan disampaikan pada hari Selasa (30/11/2021) pagi ini pukul 09.00 WIB, oleh Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.(*)