Kalkulasi Politik Rasional Partai Islam

Oleh Dr.Phil. Munawar. A. Djalil, MA, Pegiat Dakwah dan Peminat Studi Politik Islam, Tinggal di Cot Masjid Banda Aceh

Upaya mengisi ruang reformasi politik di tanah air, sebagian elit masyarakat dan politik kita sekarang sedang berpikir keras tentang bagaimana aspirasi dan kepentingan politik mereka diartikulasikan secara institusional sebagaimana layaknya berpolitik dalam negara-negara modern, maka Parpol merupakan sarana terpenting untuk tujuan tersebut.

Dalam kontek keindonesiaan para penggagas partai-partai Islam mungkin tidak bisa menerima kalau partai Islam yang pernah ada atau yang sudah terbentuk telah dan akan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan politik di tanah air.

Kekurangmampuan para politisi dan intelektual partai Islam untuk meyakinkan bahwa menginstitusionalkan Islam ke dalam partai politik bukan merupakan ancaman terhadap upaya membangun politik nasional modern (demokrasi) yang sebenarnya tidak khas di Indonesia.

Fenemona Ini merupakan gejala global yang dapat ditemukan di hampir semua Negara mayoritas muslim yang mempunyai partai Islam atau kelompok Islam yang punya agenda-agenda politik Islam spesifik, misalnya, pemberlakuan hukum Islam secara nasional, mendirikan negara Islam dan lain-lain.

Partai-partai Islam di negara muslim seperti Aljazair dan Mesir misalnya, ternyata mempunyai daya akseptibilitas yang rendah, sulit diterima oleh kelompok-kelompok politik lain sebagai mitra partai yang normal.

Agenda-agenda Islam sering membuat partai Islam didiskreditkan, dicurigai bahkan dilarang.

Ini tentu memunculkan ketegangan politik yang tidak sehat dan dapat menciptakan instabilitas politik nasional.

Pembatalan hasil Pemilu yang dimenangkan FIS (Front Islamic du Salut) atau dalam bahasa Indonesia Front Keselamatan Islam di Aljazair awal tahun 90-an oleh militer terus diperdebatkan hingga kini.

Bahkan FIS sekarang telah menjadi gerakan perlawanan bersenjata dan ikut membuat negara tersebut menjadi salah satu negeri kurang aman di dunia.

Fenomena partai Islam yang mirip dengan Aljazair juga terlihat di Turki.

Dengan mulai diadopsinya sistem multipartai tahun 1946, kelompok-kelompok Islam yang sebelumnya merupakan oposisi ilegal terhadap rezim Attaturk, dapat menyalurkan aspirasi politik mereka terutama lewat partai demokrasi.

Partai ini didukung oleh beberapa kelompok Islam yang menyuarakan penerapan hukum Islam di negeri tersebut.

Partai ini mendominasi pentas politik nasional Turki yang demokratis pada tahun 50-an.

Walaupun akhirnya pemerintahan ini runtuh karena tidak mampu meyakinkan kelompok-kelompok politik lainnya.