Kalkulasi Politik Rasional Partai Islam

Kekurangmampuan partai Islam untuk meyakinkan kelompok lain juga dialami oleh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir.

Ikhwan pernah berperan sebagai partai politik dan ikut Pemilu pada 1945.

Dalam Pemilu yang dinilai kurang adil ini Ikhwan dikalahkan hampir di setiap distrik pemilihan.

Sejak itu Ikhwan tidak pernah berhasil berjuang untuk menjadi sebuah partai yang legal di negara itu.

Ikhwan hanya sebuah gerakan yang menyalurkan aspirasinya lewat partai yang ada.

Politik Mesir memang belum demokratis, walaupun di bawah pemerintahan Mubarak, partai aposisi di perkenankan.

Gerakan Islam yang radikal tidak diperkenankan membentuk partai sendiri.

Gambaran ini diperkuat oleh banyak kasus lain.

Di Sudan, Pemilu demokratis tahun 1986 hanya mengantarkan partai Islam, Barisan Nasional Islam pada urutan ketiga dalam perolehan suara.

Fenomena politik Islam seperti Sudan ini juga pernah muncul di Pakistan.

Pada awal tahun 1970-an.

Partai-partai politik Islam di Pakistan, seperti Jami’at Al-islami, Jami’at Ulama Islam, Jami’at Ulama Pakistan, dan Jami’at Ahlu Hadis dapat berdiri sebagai Parpol dan bersaing dengan partai-partai lain.

Namun realitanya mereka hanya memperoleh sebagian kecil suara, malah dalam Pemilu demokratis pasca rezim Zia ul-Haq, partai-partai ini tidak memperoleh suara sedikitpun.

Pengalaman ini sangat penting artinya bagi para politisi Islam di tanah air.

Partai Islam yang mempunyai agenda politik spesifik juga dapat ditemukan di Malaysia, yakni Partai Islam Se-Malaysia (PAS).