Ulama dan Politik

Oleh Dr Yuni Roslaili, MA, Dosen Fakultas Hukum dan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Fibrasi ulama kembali bergetar beberapa waktu yang lalu di Aceh.

Silaturahmi ulama seluruh Aceh pada tanggal 10-11 November bukan saja sebuah peneguhan eksistensi ulama, tetapi ingin mendisposisikan secara positif diri ulama ke ranah politik praktis.

Hal ini dibuktikan oleh rekomendasi Silaturrahmi Ulama Seluruh Aceh Tahun 2021 bahwa dari sebelas hal yang direkomendasikan tak satu pun berkaitan dengan norma dan hukum agama yang merupakan ruang khas mereka

Namun seluruhnya merupakan butir- butir rekomendasi politik.

Hal ini telah sesuai dengan tema yang dipilih yaitu “Peran Ulama dalam Perbaikan Politik di Aceh”.

Sebagian masyarakat mulai mereka-reka arahnya

Apakah ini sebuah keseriusan sikap para ulama di Aceh ataukah sebuah kerisauan atas wajah politik di Aceh yang semakin tak tentu arah dan cenderung acakadut?

Bagaimana tidak acakadut, pelaksanaan syariat Islam jika dihitung sejak turun UU No.44/ 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh sudah berjalan selama masa dakwah risalah Rasulullah SAW di muka bumi yaitu 22 tahun

Hingga hari ini belum jelas arah yang hendak dicita-citakan.

Bentuk grand design yang diharapkan bisa menjadi peta jalan bagi syariat Islam di Aceh belum nampak wujudnya walau telah didiskusikan puluhan kali.

Dalam hal pendidikan, mutu pendidikan Aceh berada di atas rangking 25 dari 34 Provinsi di Indonesia, padahal dana yang dialokasikan untuk sektor ini menempati rangking ketiga terbesar di Indonesia.

Dan hal ini menurut penelitian M.Shabri Abd Majid berkorelasi erat dan berkonsekuensi logis pada meningkatnya angka kemiskinan di Aceh (2014).

Oleh karena itu tidak mengherankan jika Aceh masih memegang juara bertahan sebagai provinsi termiskin se- Sumatera hingga hari ini.

Agaknya hal-hal ini yang membuat ulama sebagai benteng pertahanan umat tidak lagi bisa bersabar melihat situasi yang tidak semakin membaik.