Breaking News:

Klarifikasi Kasus Bintang Bulan, Komisi I Minta Pimpinan DPRA Agendakan Pertemuan dengan Kapolda

Pertemuan itu bertujuan untuk meminta klarifikasi Kapolda atas pemanggilan warga Aceh, agar tidak menjadi polemik yang dapat merusak perdamaian Aceh.

Penulis: Yocerizal | Editor: Yocerizal
FACEBOOK RELAWAN TGK YUNUS
Ketua Komisi I DPRA Tgk Muhammad Yunus M Yusuf 

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Komisi I DPR Aceh meminta Pimpinan Dewan mengagendakan pertemuan dengan Kapolda Aceh, Irjen Pol Drs Ahmad Haydar SH MM.

Pertemuan itu dalam rangka untuk meminta klarifikasi Kapolda terkait pemanggilan warga Aceh yang terlibat dalam pengibaran bendera Bintang Bulan.

Permintaan disampaikan secara resmi oleh Komisi I melalui surat Nomor 167/Kom-I/XII/2021, perihal permohonan klarifikasi dari Kapolda Aceh.

Surat tertanggal 27 Desember 2021 yang ditujukan kepada Pimpinan DPR Aceh itu ditandatangani oleh Ketua Komisi I DPRA, Tgk Muhammad Yunus M Yusuf.

Seperti diketahui, Polda Aceh sebelumnya memang melakukan pemanggilan terhadap sejumlah warga Aceh dalam kaitan pengibaran bendera Bintang Bulan pada 4 Desember 2021 lalu di Kota Lhokseumawe.

Baca juga: Polda Akan Panggil Ulang Tgk Ni,10 Saksi Turut Dipanggil

Baca juga: Polda Panggil Eks Petinggi GAM, Senator: Tgk Ni Korban Ketidakjelasan Sikap Pemerintah Aceh & DPRA

Baca juga: Ini Sikap KPA Terkait Pemanggilan Tgk Ni Gegara Kibarkan Bendera Bintang Bulan, Jubir: Tak Beralasan

Mereka yang dipanggil di antaranya adalah Ketua Mualimin Aceh, Zulkarnaini Hamzah alias Tgk Ni.

Namun pada pemanggilan pertama, Selasa (21/12/2021), mantan tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu berhalangan hadir karena sakit. Polda kemudian menjadwalkan pemanggilan kedua. 

Selain Tgk Ni, Polda Aceh juga memanggil 10 orang lainnya yang mengetahui saat bendera Bintang Bulan tersebut dikibarkan.

Terkait pemanggilan ini, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy, sebelumnya menegaskan bahwa secara hukum, bendera Bintang Bulan yang dikibarkan saat Hari Damai Aceh atau pada Milad GAM adalah ilegal.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved