Membaca Bencana, Literasi Keagungan

Oleh Herman RN, Ketua Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia Provinsi Aceh; Berkhidmah di Universitas Syiah Kuala

Setiap tahun kita melihat banjir, longsor, dan segala macam bencana lainnya.

Apa yang dikatakan Ebiet G.

Ade dalam lirik lagunya barangkali sudah menjadi kenyataan, mungkin alam telah bosan bersahabat dengan kita.

Namun, kita semakin lemah berliterasi dengan alam.

Semua orang percaya bahwa 26 Desember 2004 merupakan sejarah penting bagi Aceh dan Indonesia.

Sampai sekarang pun—dan mungkin hingga selama usia bumi masih ada—setiap 26 Desember akan diperingati sebagai Hari Tsunami Aceh.

Tahun-tahun sebelumnya, setiap peringatan tsunami, Presiden atau Wakil Presiden Indonesia berkunjung ke Aceh.

Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya peristiwa tsunami.

Tsunami yang dipahami sebagai bencana mahadahsyat telah membawa ibrah terhadap perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia.

Harus diakui, pada masa rehabilitasi dan rekonstrusi tsunami Aceh, semua provinsi di Indonesia terjun ke Aceh.

Tsunami telah memperlihatkan betapa butir-butir Pancasila teramalkan dengan sangat komprehensif di Aceh.

Sila pertama yang menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa terlihat jelas pada bukti-bukti selepas laut surut.

Banyak gedung ambruk.

Puluhan hotel rubuh.

Ratusan rumah hanyut.

Namun, rumah ibadah sebagai tajalli ketuhanan tetap utuh dan kukuh.

Masjid Raya Baiturrahman yang berada di pusat kota Banda Aceh tetap berdiri agung sebagai rumah Allah Swt.

Demikian halnya dengan Masjid Baiturrahim di Ulee Lheue yang merupakan pusat tsunami, kukuh tegak sebagai saksi Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masjid Rahmatullah di Lampuuk juga menjadi saksi literasi keagungan Tuhan.

Tsunami telah membuka cakrawala sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nilai-nilai kemanusiaan muncul dari seluruh penjuru Tanah Air bahkan dari seluruh penjuru dunia.

Ratusan negara hadir ke Aceh sebagai bukti simpati dan empati kemanusiaan.

Dalam konteks Indonesia, tsunami Aceh juga memperkukuh bunyi sila ketiga.

Baca juga: Hanya Dalam 2 Hari, 14 Bencana Terjadi di Bener Meriah Mulai Longsor Hingga Banjir Bandang

Baca juga: Pemkab Aceh Utara Tetapkan Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Banjir

Bahwa Indonesia masih satu, terbentang dari Sabang hingga Merauke.

Wujud Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga Pancasila tidak hanya terlihat dalam konteks bahu membahu, bersatu membangun dan membantu Aceh, tetapi juga tampak pada bersatunya kembali Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki.

Kesepakatan damai ini merupakan aplikasi dari sila keempat bahwa segala sesuatu—sekalipun perang—dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

Demikian halnya dengan butir sila kelima Pancasila, tsunami telah memperlihatkan setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan sosial.

Kombatan GAM yang sedang menjalani hukuman, langsung dibebaskan, diberikan amnesti.

Kombatan GAM yang sudah menyerahkan senjata, tidak dikenakan sanksi apa pun.

Anak-anak korban tsunami yang sedang menempuh pendidikan kala itu diberikan kebebasan sekolah tanpa biaya sepeser pun.

Bahkan, korban tsunami yang sudah berhasil mengungsi atau menyelamatkan diri ke luar Aceh, di provinsi mana pun ia berada, diberikan kebebasan sekolah dan kuliah di sana tanpa harus dibebani persoalam administrasi.

Betapa agungnya tsunami dalam membuka cakrawala butir-butir Pancasila.

Lantas, apakah cukup sampai di sini? Literasi Sejarah Banyak orang paham dan sepakat bahwa sejarah adalah guru yang paling berharga.

Sejarah adalah pengalaman yang menjadi cermin bagi kehidupan di masa akan datang.

Namun, seberapa banyak orang mampu dan mau mengaplikasikannya dalam kehidupan berkelanjutan? Apa yang sudah dialami oleh Aceh dalam bentuk ibrah tsunami, mungkinkah akan mampu bertahan hingga sepuluh bahkan lima puluh tahun mendatang? Apakah Aceh hari ini masih mendapatkan sentuhan kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah Aceh hari ini masih merasakan keadilan dari Pemerintah Pusat? Mengapa banjir masih saja jadi makanan tahunan? Selain pertanyaan-pertanyaan di atas, penting pula mempertanyakan arti tsunami bagi orang Aceh itu sendiri.

Baca juga: Banjir Kepung Aceh, Walhi Minta Gubernur Tetapkan Status Darurat Bencana Provinsi, Ini Tujuannya

Bagaimana orang Aceh memahami tsunami sebagai sebuah bencana, sebagai sebuah sejarah, sebagai sebuah ibrah, sekaligus sebagai sebuah hikmah? Apakah cukup tsunami hanya menjadi ritual seremoni zikir tahunan di rumah ibadah atau di kuburan massal? Apakah orang Aceh pernah berpikir bahwa 20 atau 50 tahun ke depan, banyak orang yang akan semakin melupakan peristiwa tsunami sebagai sebuah sejarah dan keagungan, melainkan hanya sebagai ritual zikir tahunan.

Bagi orang Aceh masa kini, tsunami tentu bukan sekadar bencana, tetapi juga bentuk keagungan dan keajaiban tajalli ketuhanan.

Ada orang yang kala itu selamat dari amuk laut dengan bantuan ular raksasa.

Ada pula yang selamat karena pertolongan cahaya hijau yang datangnya entah dari mana.

Ada orang yang sudah digulung ombak seperti tomat dalam balender, tetapi tiba-tiba ia terpelanting ke permukaan dan tersangkut ke pohon kelapa hanya karena masih sadar mengucapkan asma Allah.

Orang-orang ini semua menjadi saksi hidup terhadap peristiwa tsunami.

Namun, mereka menyimpan semua sejarah itu sebagai kenangan, sebagai duka ingatan, yang entah sampai kapan mampu diingat dan dikenangnya.

Bagi generasi akan datang, semua cerita tersebut tidak masuk akal.

Kisah-kisah tentang orang yang selamat karena ditelan ular saat tsunami, kisah tentang seorang anak yang terombang-ambing tujuh hari tujuh malam di tengah laut hanya dengan sebuah bantal, dan beragam kisah alogika lainnya tentu akan ditampik oleh generasi mendatang.

Orang-orang masa depan akan mengatakan bahwa orang Aceh semakin pintar mengarang cerita, bahwa orang Aceh memang tukang bual yang hebat seperti kisah dalam hikayat-hikayat.

Untuk menangkal itu semua diperlukan literasi sejarah dan literasi keagungan.

Harus banyak yang mencatat peristiwa tsunami tersebut dalam bentuk tulisan, film, lukisan, dan sejenisnya.

Harus banyak yang mengingatkan orang Aceh tentang bencana tahunan seperti banjir, longsor, dan sebagainya.

Aceh harus mampu berliterasi dengan semesta.

Sungguh percuma Aceh memiliki dana otonomi khusus, jika dana mahabesar itu selalu menjadi silpa setiap tahun.

Padahal, secuil dari dana itu dapat diproyeksikan dalam bentuk literasi bencana.

Sungguh percuma dana aspirasi (pokir) Anggota Legeslatif (DPRA/DPRK) dititipkan pada sejumlah dinas, tetapi tidak pernah terpikirkan untuk penulisan kisah penyintas tsunami, untuk tulisan kebencanaan.

Belum lagi ada dinas tertentu di Provinsi Aceh yang setiap tahun menerima titipan dana pokir anggota dewan yang katanya untuk penulisan buku, tetapi buku tidak pernah terbit, dananya habis entah kemana.

Sudah saatnya, orang-orang Aceh membuka cakrawala berpikir.

Sudah waktunya, para elite di Aceh membuka mata hati.

Bahwa tsunami itu bukan sekadar ritual zikir tahunan.

Bahwa banjir itu bukan sekadar jadi tontonan.

Aceh, berbenahlah!

Baca juga: Membangun Masyarakat Siaga Bencana dan Tangguh Bersama

Baca juga: Bupati Bireuen Terharu Kenang Bencana Gempa dan Tsunami Aceh 26 Desember 2004