Apkasindo Sesalkan Pabrik Sawit Turunkan Harga TBS Sepihak, Perusahaan: Itu Bukan Keinginan Kita

BLANGPIDIE - Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali, mengingatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seluruh Aceh agar membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Apkasindo Aceh, Fadhli Ali merespon turunnya harga TBS secara mendadak dalam sehari yang mencapai Rp 900 per kilogram, atau dari harga Rp 2.950 per kilogram menjadi Rp 2.050 per kilogram.

“Kejadian beberapa waktu lalu adalah cermin buruknya para pengusaha sawit.

Padahal, sesuai dengan amanat Dirjend Perkebunan Republik Indonesia, harga sawit sudah diatur harganya,” kata Fadhli Ali Menurut Fadhli Ali, Dirjend Perkebunan Republik Indonesia sudah mengarahkan kepada dinas perkebunan kabupaten/kota untuk mengawasi harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat pabrik.

“Tujuannya, untuk menimalisir permainan harga oleh PKS.

Namun, selama ini dinas seperti tutup mata,” cetusnya.

Untuk itu, kata Fadhli, Apkasindo juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dan Kabupaten/Kota supaya melakukan pengawasan terhadap pembelian TBS oleh pabrik PKS di Aceh.

"Masalahnya, beberapa pabrik di Aceh dalam tiga hari terakhir sempat menurunkan harga beli Rp 800-1. 000 per kilogram secara sepihak.

Baca juga: Setelah Anjlok, Kini Harga TBS Kelapa Sawit Kembali Naik, Segini Harga Beli Ditingkat Agen Pengumpul

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit di Subulussalam Diturunkan Hingga Rp 1000/Kg

Sedangkan harga paling tinggi ditetapkan pemerintah Rp 3. 150,” katanya.

Dia tambahkan, jika PKS-PKS nakal terus menurunkan harga tidak sesuai yang ditetapkan pemerintah, petani terus merugi.

“Belum lagi persoalan pupuk yang naik mencapai 150 persen,” katanya.

Sebelumnya, harga tandan buah segar (TBS) sawit seluruh Indonesia mengalami penurunan sebanyak Rp 800-1.000 per kilogram, termasuk Aceh.

Penurunan harga sawit itu diduga karena kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) oleh Pemerintah Indonesia.

“Kita keberatan sekali, ini sangat merugikan petani," kata Fadhli.

Apkasindo, kata Fadhli, sangat mendukung program pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng, dijual Rp 14.000.