Eks Tripoli Tak Akui Mualem sebagai Ketua KPA/PA Pusat

"Bukan pada tahun 2024.

Pilkada di Aceh harus mengikuti UUPA Nomor 11 Tahun 2006, bukan mengikuti Pemerintah Pusat.

Juga banyak lagi permasalahan lain yang dilakukan Muzakir Manaf dan Kamaruddin Abubakar, sehingga menimbulkan kontraversial.

Tapi, tidak kami sebutkan dalam surat pernyataan ini," ujarnya.

Untuk itu, sambung Raja Wan, masih ada kesalahan lain yang dilakukan Muzakir Manaf dan Kamaruddin Abubakar sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPA Pusat, pada tahun 2005 hingga 2022 yang tidak pernah diperbaiki.

"Makanya, kami atas nama eks Tripoli Libya se-Aceh sudah mengambil sikap untuk tidak mengakui dan tidak mengikuti lagi Muzakir Manaf dan Kamaruddin Abubakarsebagai Ketua dan Wakil Ketua KPA/PA Pusat, terhitung sejak surat ini dikeluarkan dan ditandatangani bersama," tegas Muhammad Ridwan.

"Kami (Mu'allimin se-Aceh) mengharapkan secara serius kepada Ketua Mu'allimin Pusat, Tgk H Zulkarnaini bin Hamzah atau Tgk Ni, beserta pengurus Komite Mu'allimin Aceh atau KMA untuk dapat mengambil keputusan dan mempertimbangkan, agar roda perjuangan GAM tetap berjalan sebagaimana mestinya," pungkas Raja Wan. (naz)

Baca juga: Ini Ternyata Isi Rapat Ban Sigom Donya Jebolan Tripoli Bersama Panglima Eks GAM di Aceh Utara 

Baca juga: Eks Kombatan GAM Jebolan Tripoli Kumpul di Makam Sultan Malikussaleh, Ternyata Ini Agendanya