DPRA Pastikan JKA Lanjut, Akan Bentuk Tim Evaluasi

BANDA ACEH - DPRA memastikan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berlanjut.

Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRA, Safaruddin, untuk meluruskan informasi yang selama ini berkembang terkait wacana penghentian JKA mulai 1 April 2022.

Penjelasan itu disampaikan Wakil Ketua DPRA, Safaruddin saat menerima puluhan masyarakat dari Gerakan Masyarakat Aceh Menggugat (Geram) yang melakukan unjuk rasa di Gedung DPRA, Senin (21/3/2022).

Amatan Serambi, massa yang berasal dari berbagai latarbelakang itu memulai aksi dari pukul 10.30 WIB.

Dalam aksinya, masyarakat datang dengan balutan perban di kepala dan kaki sebagai bentuk protes atas wacana penghentian JKA.

Massa juga membentang spanduk bertuliskan 'Jika Dihapus JKA, Gubernur Nova & DPRA Sungguh Tiada Berguna!' dan karton bertuliskan di antaranya 'Rakyat Aceh butuh JKA' dan 'JKA Salah Satu Janji Kampanye'.

Salah satu orator, Syakya Mairizal meminta pimpinan dan anggota DPRA untuk menerima aspirasi masyarakat agar program JKA tidak dihapus.

"Hari ini kami pulang ke rumah sendiri (DPRA), ingin bertanya (kepada wakil rakyat) apakah benar JKA dihapus?" tanya Syakya.

Orator lain, Habibi Inseun mengatakan, masyarakat tidak pernah diam ketika ada program pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat.

"Saat ini minyak goreng susah, telur langka, sekarang jaminan kesehatan yang susah.

Banyak masyarakat yang menjadi Sadikin (sedikit sakit miskin)," sebutnya.

Baca juga: Pemerintah Aceh dan DPRA Diminta Beri Kepastian Terkait Nasib JKA, Apakah Lanjut Atau Dihentikan

Baca juga: Masyarakat Aceh Tamiang Tolak Rencana Penghapusan JKA, Ipeubata: Jaminan Kesehatan Hak Warga

Sementara Yulindawati, orator dari perempuan menambahkan bahwa JKA merupakan salah satu program yang lahir setelah Aceh didera konflik yang berkepenjangan.

"JKA adalah buah perjuangan.

Ingat, puluhan tahun Aceh hidup dalam konflik.

Tapi satu progran JKA gagal diperjuangkan.