DPRA Pastikan JKA Lanjut, Akan Bentuk Tim Evaluasi

Untuk apa Anda (Anggota DPRA) ada disini," cecar Linda.

Dalam orasinya, ia juga menyentil soal kemiskinan dan pejabat yang koruptif di Aceh.

"Aceh sekarang bergelimang dengan korupsi.

Pejabat sekarang seakan berlomba mengumpulkan uang.

Sedangkan masyarakat miskin dan lapar," ujarnya.

Setelah melakukan unjuk rasa sekitar 30 menit, massa kemudian disambut para wakil rakyat yang terdiri atas Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dan Dalimi bersama Ketua Komisi V, M Rizal Falevi Kirani dan anggota Komisi V.

Di hadapan massa, Safaruddin menegaskan bahwa program JKA tetap berlanjut dan tidak ada penghentian sebagaimana informasi yang beredar.

Bahkan Safaruddin mengatakan, saat demo berlangsung pihaknya juga sedang melakukan rapat koordinasi terkait perihal dimaksud.

Baca juga: Demo Ke Gedung DPRA Terkait JKA, Masyarakat Datang dengan Perban di Kepala dan Kaki

Dalam kesempatan itu, Safaruddin menyampaikan klarifikasi terkait informasi bahwa DPRA menghentikan pembayaran premi JKA.

Ia menyampaikan, rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRA dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) saat pembahasan APBA 2022 bukan menghentikan pembayaran premi JKA, tetapi menunda pembayaran setengah dari alokasi yang harus dibayarkan sebesar Rp 1,2 triliun.

"Rp 1,2 triliun nilainya lebih kurang itu memang pembayarannya kita potong 500 miliar.

Apa alasan kita potong? Bukan menunda pembayaran untuk kita hentikan JKA ini, tapi untuk mendapatkan informasi secara detail data tanggungan pembiayaan yang digunakan melalui APBA," terangnya.

Karena lanjt Safaruddin, saban tahun Aceh selalu mengalami preseden buruk terkait data kepersetaan masyarakat Aceh yang menerima asuransi kesehatan.

"Jadi untuk meluruskan itu, beberapa kali BPJS kita surati, sampai hari ini datanya belum diberikan," ungkapnya.

Safaruddin yang juga Sekretaris Partai Gerindra ini mengakui bahwa tanggung jawab DPRA selama ini memang belum maksimal.