Israel Abaikan Kecaman AS dan Uni Eropa, 4.427 Rumah Yahudi Akan Tetap Dibangun di Tepi Barat

SERAMBINEWS.COM, RAMALLAH - Israel benar-benar keras kepala, kecaman Amerika Serikat dan Uni Eropa tetap diabaikan.

AS dan Uni Eropa mengecam keras rencana pembangunan 4.000 rumah lebih di pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina.

Langkah itu dinilai akan mengancam harapan Palestina untuk solusi dua negara dan pembentukan negara merdeka.

Jika dibangun, permukiman akan memutuskan kedekatan geografis antara wilayah yang diduduki.

Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel menyetujui pembangunan 4.427 unit perumahan pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, menurut LSM Peace Now.

Sebanyak 15 negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman dan Italia, telah mengecam rencana tersebut, dan menuntut agar Israel mengesampingkan proposal tersebut.

Baca juga: Presiden Iran Ancam Israel, Serangan Apapun Akan Dibalas, Sampai Kaum Yahudi Tidak Bisa Beristirahat

AS juga mengkonfirmasi penentangannya terhadap persetujuan baru tersebut.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengutuk persetujuan rencana pemukiman baru yang mencakup 3.988 unit rumah, termasuk banyak pos terdepan yang terisolasi.

Kementerian mengatakan persetujuan itu diberikan meskipun ada tentangan keras dari pemerintah AS, yang diungkapkan oleh lebih dari satu pejabat AS pekan lalu.

PBB menekankan upaya membangun kepercayaan antara pihak Palestina dan Israel dan pembentukan gencatan senjata sebagai awal untuk menyelesaikan konflik.

Kementerian mengatakan keputusan kolonial dalam kerangka aneksasi merayap Tepi Barat yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur, Masafer Yatta dan Lembah Jordan.

Bahkan, akan menghilangkan setiap peluang untuk mendirikan negara Palestina yang layak, terhubung secara geografis dan berdaulat.

Baca juga: Gara-Gara Dilempari Batu, Polisi Israel Serbu Situs Suci Umat Yahudi dan Muslim di Jerusalem

Beberapa kritikus Palestina berpendapat pemerintah Israel berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan masa depan masalah akhir yang dinegosiasikan secara sepihak dan dengan kekuatan pendudukan sesuai kepentingan Israel.

Mereka juga berusaha mempertahankan koalisi yang berkuasa dengan mengorbankan tanah Palestina dan hak-hak rakyat, klaim mereka.

Kementerian Palestina meminta pemerintah AS untuk memenuhi komitmen dan janjinya.