Israel Abaikan Kecaman AS dan Uni Eropa, 4.427 Rumah Yahudi Akan Tetap Dibangun di Tepi Barat

SERAMBINEWS.COM, RAMALLAH - Israel benar-benar keras kepala, kecaman Amerika Serikat dan Uni Eropa tetap diabaikan.

AS dan Uni Eropa mengecam keras rencana pembangunan 4.000 rumah lebih di pemukiman Yahudi di Tepi Barat, Palestina.

Langkah itu dinilai akan mengancam harapan Palestina untuk solusi dua negara dan pembentukan negara merdeka.

Jika dibangun, permukiman akan memutuskan kedekatan geografis antara wilayah yang diduduki.

Komite Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil Israel menyetujui pembangunan 4.427 unit perumahan pemukiman baru di Tepi Barat yang diduduki, menurut LSM Peace Now.

Sebanyak 15 negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman dan Italia, telah mengecam rencana tersebut, dan menuntut agar Israel mengesampingkan proposal tersebut.

Baca juga: Presiden Iran Ancam Israel, Serangan Apapun Akan Dibalas, Sampai Kaum Yahudi Tidak Bisa Beristirahat

AS juga mengkonfirmasi penentangannya terhadap persetujuan baru tersebut.

Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina mengutuk persetujuan rencana pemukiman baru yang mencakup 3.988 unit rumah, termasuk banyak pos terdepan yang terisolasi.

Kementerian mengatakan persetujuan itu diberikan meskipun ada tentangan keras dari pemerintah AS, yang diungkapkan oleh lebih dari satu pejabat AS pekan lalu.

PBB menekankan upaya membangun kepercayaan antara pihak Palestina dan Israel dan pembentukan gencatan senjata sebagai awal untuk menyelesaikan konflik.

Kementerian mengatakan keputusan kolonial dalam kerangka aneksasi merayap Tepi Barat yang diduduki, termasuk Jerusalem Timur, Masafer Yatta dan Lembah Jordan.

Bahkan, akan menghilangkan setiap peluang untuk mendirikan negara Palestina yang layak, terhubung secara geografis dan berdaulat.

Baca juga: Gara-Gara Dilempari Batu, Polisi Israel Serbu Situs Suci Umat Yahudi dan Muslim di Jerusalem

Beberapa kritikus Palestina berpendapat pemerintah Israel berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan masa depan masalah akhir yang dinegosiasikan secara sepihak dan dengan kekuatan pendudukan sesuai kepentingan Israel.

Mereka juga berusaha mempertahankan koalisi yang berkuasa dengan mengorbankan tanah Palestina dan hak-hak rakyat, klaim mereka.

Kementerian Palestina meminta pemerintah AS untuk memenuhi komitmen dan janjinya.

Khususnya, menerjemahkan posisi dan kata-katanya ke dalam tindakan untuk menekan pemerintah Israel agar menghentikan semua kegiatan pemukimannya dengan cara yang mengarah pada perlindungan solusi dua negara.

Sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat di 125 pemukiman yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Beberapa orang Israel menandai persetujuan baru-baru ini dengan perayaan.

Baca juga: Israel Hancurkan Rumah Warga Palestina, Dituduh Bunuh Pemukim

Para kritikus memperingatkan pemerintah Israel telah menoleransi , bahkan mendorong pemukim untuk merebut tanah Palestina di Area C, yang membentuk 60 persen Tepi Barat dan Jerusalem Timur.

Kegiatan pemukiman mencapai puncaknya selama masa jabatan mantan presiden AS Donald Trump, yang mendukung Israel tanpa syarat.

Rezim Perdana Menteri Israel Naftali Bennet yang berkuasa, pendukung utama perluasan pemukiman dan pemukim di Tepi Barat dan Jerusalem Timur, kata para kritikus.

Mereka menunjuk pada masa jabatan Bennet sebagai wali kota sebuah pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Banyak orang di Palestina sangat prihatin, perluasan permukiman merusak solusi dua negara dan membentuk ancaman serius bagi pembentukan negara Palestina merdeka dengan kesinambungan geografis.

Sebuah tujuan lama para tokoh politik Palestina.

Baca juga: Kesaksian Warga Yahudi Atas Serangan Paling Brutal di Tel Aviv, Kenang Kesan Indah Dua Warga Ukraina

Mustafa Barghouti, Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Palestina, kepada Arab News, Minggu (15/5/2022) mengatakan:
“Ini menegaskan niat Israel untuk menghancurkan segala kemungkinan mendirikan negara Palestina yang merdeka.”

Barghouti mengatakan perluasan pembangunan pemukiman di bawah pemerintahan Naftali lebih cepat daripada pemerintah sayap kanan sebelumnya, dan tentu saja, lebih buruk daripada pemerintahan Netanyahu.

“Sangat memalukan, partai-partai seperti partai sayap kiri Meretz dan partai Mansour Abbas tetap berada dalam pemerintahan seperti itu, yang harus segera dijatuhkan.”

Barghouti mengatakan Israel tidak akan terhalang kecuali sanksi oleh AS dikenakan padanya dan perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di pemukiman.

Dia mencatat AS memberlakukan sanksi berat terhadap Rusia setelah invasi Ukraina.

Tetapi tidak memberlakukan tindakan hukuman tunggal terhadap Israel, meskipun melanggar hukum internasional.(*)