Breaking News

Berita Subulussalam

Petani Sawit Tanggapi Rencana Presiden Cabut Aturan Larangan Ekspor CPO dan Migor

Petani berharap Pemerintah mengawal penetapan harga TBS kelapa sawit agar tidak membuat petani sawit menderita.

Penulis: Khalidin | Editor: Taufik Hidayat
Serambinews.com
TANDAN Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik petani di Kota Subulussalam dalam proses untuk dimuat ke truk pengangkutan 

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Masyarakat dan petani kelapa sawit di Kota Subulussalam menyambut gembira rencana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang kabarnya akan mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin (23/5/2022) pekan depan.

Namun, dalam hal ini masyarakat dan petani berharap agar rencana tersebut benar-benar terwujud alias bukan janji manis belaka.

Selain berharap pencabutan aturan larangan ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan minyak goring, masyarakat dan petani juga meminta pemerintah segera menstabilkan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang sudah anjlok lebih 50 persen dari sebelumnya.

Pemerintah diharapkan mengawal penetapan harga TBS kelapa sawit agar tidak membuat petani menderita.

Pasalnya, menurut petani selama ini penurunan harga TBS selalu sangat drastic dan cepat namun giliran kenaikan biasanya melambat.

“Kami harap agar benar-benar aturan larangan ekspor CPO dilaksanakan pemerintah pekan depan. Jangan hanya janji tapi taunya berubah lagi. Karena akibat aturan ini dampaknya sangat besar dan luas terhadap petani dan masyarakat,” ungkap Umar, salah seorang petani kelapa sawit.

Hal senada disampaikan Yani, dia berharap agar rencana pencabutan larangan ekspor CPO benar-benar dilaksanakan sehingga harga TBS di Kota Subulussalam dan Indonesia umumnya kembali pulih.

Berdasarkan pantauan Serambinews.com, kebijakan larangan ekspor CPO dan migor membuat sendi perekonomian masyarakat termasuk Kota Subulussalam hancur-hancuran.

Meskipun kebijakan tersebut berjalan sekitar sebulan lebih namun telah membuat ekonomi masyarakat Kota Subulussalam terpuruk.

Sebab,  lebih dari 75 persen masyarakat Kota Subulussalam menggeluti usaha perkelapa sawitan dengan berbagai bidang mulai petani, pedagang, pekerja, agen, pemodal dan lainnya.

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan mencabut kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan minyak goreng mulai Senin (23/5/2022) pekan depan.

Dalam konferensi pers secara virtual, Jokowi mengatakan ada tiga penyebab mengapa ia akhirnya membuka lagi keran ekspor CPO dan minyak goreng.

Pertama, harga minyak goreng curah sudah turun dari Rp19.800 per liter menjadi Rp17.200-Rp17.600 per liter setelah CPO dilarang sejak 28 April 2022.

Kedua, pasokan minyak goreng juga bertambah di pasaran dari yang hanya 64 ribu ton menjadi 211 ribu ton per bulan.

Ketiga, Jokowi mempertimbangkan belasan juta tenaga kerja yang mencari rezeki di industri sawit. Mereka terdampak karena ekspor CPO dilarang.

"Pertimbangan 17 juta orang di industri sawit baik petani dan pekerja maka saya putuskan ekspor minyak oreng dibuka kembali Senin 23 Mei 2022," kata Jokowi.

Pencabutan larangan izin ekspor CPO dan minyak goreng ini tentu saja mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak, baik petani maupun pengusaha.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) berterima kasih kepada Presiden Jokowi dibukanya keran ekspor CPO. Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung mengatakan meski berat, petani sawit akhirnya bisa berhasil melalui tantangan tersebut.(*)

Baca juga: Harga TBS Kelapa Sawit di Subulussalam Makin Anjlok, Hanya Rp 1.470/Kg

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved