Siapa pun “Dia” Pj di Aceh!

Pertama, Pj harus sudah teruji ketaatannya pada ajaran agama apalagi di Aceh sedang melaksanakan Syariat Islam.

Kedua, Pj harus mempunyai integritas dan kesalehan pribadi, tidak bermental korup, tidak asusila dan menjadi tokoh panutan.

Ketiga, Dia harus berlaku adil, mempunyai komitmen kerakyatan, mengunggulkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, golongan dan keluarga.

Keempat, ia memiliki visi atau wawasan ke masa depan yang jauh dalam zaman globalisasi yang ditandai dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).

Ke mana Aceh ini akan dibawa, harus sudah jelas dalam visi Pj itu, dengan begitu akhirnya ia seyogianya mempunyai jangkauan (reach out) yang luwes dan jauh ke depan.

Namun yang lebih urgen lagi bahwa Pj ke depan adalah orang yang berprinsip.

Tetapi berprinsip apa? Di sini kita perlu menghindari jawaban dan bahasa para moralis.

Mereka akan dengan mudah menjawab bahwa seorang pemimpin harus bijaksana, adil, jujur, bersemangat demokratis, omong yang sesuai dengan kebenaran dan seterusnya.

Empat kriteria di atas hanya sekadar incar-incar.

Jadi dapat saja ditambah dan dimodifikasi, yang penting supaya tidak bersifat “counter produktif”.

Empat kriteria itu pun tidak perlu dihubungkan secara apriori dengan seseorang atau tokoh-tokoh tertentu, namun digunakan sebagai barometer untuk menebak siapa pilihan terbaik untuk memimpin daerah di Serambi Mekkah ini? Hakikatnya sejak dulu sampai kini masyarakat Aceh terus menanti lahirnya figur pimpinan yang berprinsip teguh dan kukuh laksana batu karang di lautan yang tidak mudah goyah oleh hantaman gelombang dan terjangan angin topan, dalam arti bukan dalam kekakuannya, melainkan ia mempunyai prinsip dan pendekatan politik yang bagaimanapun juga tidak akan mengorbankan masyarakatnya.

Mungkin saja figur itu akan muncul dari kalangan sipil, militer atau unsur-unsur lainnya namun yang jelas adalah yang memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi terhadap masyarakatnya.

Sehingga dengan demikian siapa saja boleh menjadi Pj di Aceh.

Pertanyaannya sekarang apakah mereka mampu menuntaskan masalah yang mendera Aceh terutama terkait kualitas pendidikan (masih di bawah Papua), tingkat kemiskinan (masih rangking satu di Sumatera), kesenjangan dan pengangguran serta yang tak kalah penting terkait “ironi syariat” yang selama empat tahun terakhir kayak “tak bermanya” karena telah kehilangan jati diri dan identitas.

Begitu pula dengan kekerasan terhadap anak dan perempuan, dalam konteks itu Aceh belum baik-baik saja.