Breaking News:

Opini

Siapa pun “Dia” Pj di Aceh!

Mencermati kondisi riuh rendah perpolitikan Aceh terkini bahwa menurut penulis secara umum ada dua kelompok atau kluster masyarakat yang muncul

Editor: bakri
ist
Dr Phil MUNAWAR A DJALIL MA, Pegiat dakwah, tinggal di Cot Masjid, Banda Aceh 

OLEH Dr Phil MUNAWAR A DJALIL MA, Pegiat dakwah, tinggal di Cot Masjid, Banda Aceh

KALAU tidak ada aral melintang, terhitung 5 Juli 2022 Nova Iriansyah akan habis masa tugas sebagai Gubernur Aceh.

Begitu juga dari awal Juli sampai dengan 28 Desember 2022 puluhan bupati/wali kota di Aceh akan mengakhiri masa jabatannya.

Seiring dengan akan dilaksanakan Pemilu serentak 2024, maka pimpinan daerah yang akan mengakhiri masa jabatan pada 2022 secara konstitusi di daerah tersebut akan ditunjuk Pejabat (Pj) Kepala Daerah.

Kasak kusuk politik terkait Pj memang sudah terdengar paling kurang sejak 6 bulan yang lalu.

Namun demikian mencermati kondisi terkait riuh rendah perpolitikan Aceh terkini bahwa menurut penulis secara umum ada dua kelompok atau kluster masyarakat yang muncul.

Pertama, kelompok yang tidak peduli alias apatis (masa bodo) dengan keadaan politik jelang berakhir masa jabatan Kepala Daerah, hal ini mungkin lebih disebabkan oleh kekecewaan mereka dengan amanat yang telah diberikan selama lima tahun ternyata kondisi Aceh sampai saat ini tidak jauh berubah.

Sedang mereka yang optimis yakin bahwa Pejabat yang ditetapkan nanti tentu dengan mekanisme yang berlaku adalah pemimpin amanah dan terpercaya yang mampu menjawab berbagai persoalan yang mendera Aceh baik dari aspek pendidikan, ekonomi maupun sosial keagamaan.

Kilas balik Dipastikan selama lima tahun pula masyarakat sudah dapat merasakan dampak baik dan buruknya dari hasil pembangunan di Aceh.

Baca juga: Kemendagri Minta DPRA Usul Calon Pj Gubernur Aceh, Pon Yaya: Yang Bek Geukirem Peunyaket

Baca juga: Rekomendasi Raker DPP ISAD Aceh: Pj Gubernur Aceh Harus Pro Syariat Islam

Secara fakta dan realita yang ada outcomes pembangunan di wilayah Aceh ternyata belum sepenuhnya dapat membangkitkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proyekproyek anggaran dari tahun ke tahun realisasinya belum begitu bagus untuk layak disebut tidak jelas arah dan tujuan.

Secara jujur dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi dalam jangka waktu lima tahun ternyata tidak secara memadai dinikmati semua lapisan masyarakat.

Kurang meratanya penyebaran hasil pembangunan telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar sektor dalam kehidupan masyarakat.

Adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yaitu pengutamaan pada kelompok tertentu dalam upaya peningkatan pembangunan telah menimbulkan ketimpangan struktur pemerintahan, dunia usaha dan lain-lain.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved