Breaking News:

Salam

Yang Penting Pj tak Bikin Blunder Menjelang Pemilu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berjanji tak lagi menunjuk perwira TNI-Polri aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah

Editor: bakri
Dok Humas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berjanji tak lagi menunjuk perwira TNI-Polri aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.

Maskipun penunjukan TNI/Polri aktif untuk Pj dibenarkan oleh aturan, namun ke depan, Tito akan mengutamakan Pj kepala daerah dari kalangan sipil.

Mendagri sebelumnya dikritik berbagai kalangan lantaran menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Penunjukan itu memunculkan pro kontra, lantaran Andi merupakan prajurit TNI aktif.

Tito mengatakan pemerintah telah menyerap aspirasi dari masyarakat itu.

"Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society, kita paham, kita utamakan yang sipil, dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito.

Mendagri mengatakan aturan penunjukan Pj dari kalangan sipil ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Aturan ini juga akan dicantumkan dalam aturan teknis Kemendagri yang saat ini sedang disusun oleh pihaknya.

"Dari hasil rapat Menkopolhukam keinginannya seperti itu, kita hargai civil society.

Baca juga: Kemendagri Minta DPRA Usul Calon Pj Gubernur Aceh, Pon Yaya: Yang Bek Geukirem Peunyaket

Baca juga: Rekomendasi Raker DPP ISAD Aceh: Pj Gubernur Aceh Harus Pro Syariat Islam

Jadi yang diajukan adalah pejabat sipil," ujar Tito berulang-ulang.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved