Breaking News:

Salam

Yang Penting Pj tak Bikin Blunder Menjelang Pemilu

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berjanji tak lagi menunjuk perwira TNI-Polri aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah

Editor: bakri
Dok Humas
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur 

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berjanji tak lagi menunjuk perwira TNI-Polri aktif menjadi penjabat (Pj) kepala daerah.

Maskipun penunjukan TNI/Polri aktif untuk Pj dibenarkan oleh aturan, namun ke depan, Tito akan mengutamakan Pj kepala daerah dari kalangan sipil.

Mendagri sebelumnya dikritik berbagai kalangan lantaran menunjuk Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Sulawesi Tengah, Brigjen TNI Andi Chandra As'aduddin, menjadi Pj Bupati Seram Bagian Barat, Maluku.

Penunjukan itu memunculkan pro kontra, lantaran Andi merupakan prajurit TNI aktif.

Tito mengatakan pemerintah telah menyerap aspirasi dari masyarakat itu.

"Dari hasil diskusi itu ya, kita juga menangkap aspirasi dari civil society, kita paham, kita utamakan yang sipil, dan kemungkinan besar kita tidak akan melanjutkan dari TNI dan Polri aktif," kata Tito.

Mendagri mengatakan aturan penunjukan Pj dari kalangan sipil ini sudah dibahas bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Aturan ini juga akan dicantumkan dalam aturan teknis Kemendagri yang saat ini sedang disusun oleh pihaknya.

"Dari hasil rapat Menkopolhukam keinginannya seperti itu, kita hargai civil society.

Baca juga: Kemendagri Minta DPRA Usul Calon Pj Gubernur Aceh, Pon Yaya: Yang Bek Geukirem Peunyaket

Baca juga: Rekomendasi Raker DPP ISAD Aceh: Pj Gubernur Aceh Harus Pro Syariat Islam

Jadi yang diajukan adalah pejabat sipil," ujar Tito berulang-ulang.

Terkait penunjukan Pj kepala daerah, Tito mengatakan DPRA maupun Gubernur juga bisa mengusulkan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah yang posisinya akan kosong pada tahun 2022 dan 2023 mendatang.

Ini menunjukkan bahwa pemilihan Pj kepala daerah lebih terbuka.

"Kita buka, lebih terbuka yaitu meminta masukan dari gubernur, minta masukan dari kementerian lembaga yang punya calon yang memenuhi syarat," katanya.

Kendati demikian, Tito menegaskan bahwa calon yang diusulkan untuk menjadi Pj juga harus memenuhi sejumlah syarat.

Di antaranya yakni calon tersebut harus pemimpin tinggi madya.

Menurut Tito, masing-masing lembaga bisa mengusulkan tiga nama soal calon kepala daerah.

Nama-nama tersebut bakal dibawa ke tim penilaian akhir atau TPA sebelum diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Sidang TPA diikuti sejumlah pejabat eselon satu kementerian dan lembaga terkait.

Kemudian, nama-nama tersebut dikerucutkan menjadi tiga nama yang akan diusulkan ke Jokowi.

Sistem ini digunakan untuk merespons aspirasi dari sejumlah kalangan yang meminta agar penunjukan Pj kepala daerah lebih demokratis dan terbuka.

Tito mengatakan sistem ini akan diterapkan dalam pemilihan Pj kepala daerah di Aceh pada Juli nanti.

Mendagri sudah mengirimkan surat ke DPRA yang meminta pengajuan tiga nama calon Pj kepala daerah.

Beberapa hari lalu, Ketua DPRA, Saiful Bahri alias Pon Yaya, mengaku sudah menerima surat dari Kemendagri yang meminta pengusulan tiga nama calon Pj Gubernur Aceh.

Pon Yaya mengatakan akan bermusyawarah dengan fraksi-fraksi untuk merekomendasikan tiga nama calon pj gubernur.

Namun, Pon Yaya secara pribadi mengatakan bahwa penunjukan Pj Gubernur Aceh sepenuhnya kuasa dan wewenang Presiden Jokowi.

Karenanya, siapa pun yang ditunjuk nanti adalah figur yang baik untuk Aceh.

Ia berharap yang dikirim menjadi Pj Gubernur Aceh jangan menjadi “penyakit”.

Orang Aceh ini memang sudah sakit, jadi yang dikirim ke Aceh itu adalah obat untuk menyembuhkan penyakit.

Ya, penunjukan perwira militer aktif sebagai pj kepala daerah memang mendapat berbagai protes serta menimbulkan ketakutan sejumlah daerah yang sedang menanti penentuan nama penjabat gubernur dan bupati/wali kota.

Semua daerah berharap Pemilu 2024 bisa terlaksana dalam situasi yang baik sehingga hasil pemilunya juga baik atau berkualitas.

Untuk itulah, semua daerah berharap, pj kepala daerah yang ditunjuk hendaknya bisa menciptakan situasi yang kondusif, bukanlah malah membuat blunder.

Nah!?

Baca juga: MaTA Minta Pusat tak Asal Tunjuk Pj Gubernur Aceh

Baca juga: Siapa Pj Gubernur Aceh?

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved