Menanti Pj Rasa Gubernur Definitif

Demikian pula, kepentingan menjalankan Pemilu dan Pilkada serentak nasional 2024 telah menjadi “konsensus politik nasional” sejalan dengan dihentikan revisi UU Pemilu No.7 tahun 2017 di DPR pada 2021 sehingga perbaikan UU Pilkada dan penyatuan ke dalam UU Pemilu menjadi aborsif.

Kembali pada posisi penjabat gubernur yang menurut pengetahuan penulis akan masuk ke meja presiden sekitar15-20 Juni 2022, sama sekali tidak berhubungan dengan “polling” warga Aceh.

Beberapa nama seolaholah menguat untuk dijadikan bakal calon jadi Pj gubernur, termasuk impresario politik menggunakan media massa untuk menggiring pembentukan opini publik.

Memang masa-masa sekarang menjadi meriah karena kita tak tahu mysterious box yang akan dibuka dan diumumkan oleh pemerintah, tapi kita tahu bahwa siapa pun yang ditetapkan sebagai Pj gubernur memiliki jabatan struktural ASN pimpinan madya atau setara dengan eselon 1.

Tidak mungkin tokoh publik non-struktural atau tokoh politik yang akan mengisi jabatan tersebut.

Namun seperti disebutkan oleh Mendagri, Tito Karnavian, keputusan menetapkan Pj Gubernur Aceh dan juga DKI Jakarta jelas memerlukan proses tracking dan profilling ketat.

Tim penjaringan Pj gubernur akan melihat seluruh sisi termasuk track record selama menjabat.

Beberapa orang yang dianggap misconduct seperti terlibat proyek, permainan “fee”, atau terhanyut affair pasti dianggap tidak layak untuk diteruskan sebagai Pj gubernur.

Faktor Mr Clean dan masukan data intelijen BIN dan BAIS pasti dipertimbangkan sungguh-sungguh.

Kepentingan kepada sosok Pj gubernur ideal adalah agar ia menjadi mata terang dan telinga jernih bagi pemerintah pusat menyongsong Pemilu Serentak 2024.

Sosok populis Tentu sosok populis juga dijadikan pertimbangan.

Sosok Pj jelas bukan “orang Jakarta” yang tidak dikenali oleh publik Aceh.

Mereka yang dipilih sudah pasti orang Aceh atau orang yang mengerti tentang Aceh karena pengalamannya bekerja di Serambi Mekkah cukup dalam.

Dalam taraf tertentu mereka yang dipilih mengerti Aceh secara antropologis dan bisa berdialektika dalam arus deras politik pascaperdamaian.

Namun itu tentu bukan faktor utama.