Breaking News:

Kupi Beungoh

Aceh Butuh Konsolidasi Ekonomi, Kepemimpinan yang Kuat dan Stabilitas Politik

Semoga Presiden Jokowi menugaskan Pemimpin yang dicintai dan didoakan oleh masyarakat Aceh dan juga mencintai dan mendoakan masyarakat Aceh

Editor: Muhammad Hadi
Dok Pribadi
Safaruddin SH, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Wisnuwardhana Malang | Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh | Ketua DPD Ikatan Advokat Indonesia ( Ikadin) Aceh 

Oleh: Safaruddin SH*)

Tanggal 5 Juli 2022 berakhirnya masa jabatan Nova Iriansyah sebagai Gubernur seunambong Irwandi Yusuf yang sangat populis dimata masyarakat Aceh sehingga memilihnya sebagi Gubernur untuk Periode kedua berpasangan dengan Nova Iriansyah.

Baru menjabat seumur jagung takdir mengantarkan Irwandi Yusuf ke Lapas Suka Miskin melalui penangkatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemerintahan Aceh selanjutnya di pimpin oleh Nova Iriansyah sampai tanggal 5 Juli 2022.

Selama empat tahun menjabat sebagai Gubernur Aceh seorang diri banyak permasalahan yang ditinggalkan oleh Nova Iriansyah.

Tentu saja berbagai permasalahan tersebut saya rangkum dalam prediket yang diberikan oleh Partai Aceh (PA) sebagai “Gubernur terburuk sepanjang sejarah Aceh”.

Karena gagal menjalankan tugas-tugasnya Gubernur Aceh dalam mewujudkan visi misinya dengan jargon “Aceh hebat”.

Baca juga: Kemendagri Undur Jadwal Pelantikan Pj Gubernur Aceh ke Rabu, Ini Nama yang Dilantik

Malah yang terjadi Aceh beberapa kali menjadi Daerah Termiskin di Sumatera. Duhhhh.

Sekelumit permasalahan yang di tinggalkan oleh Nova Iriansyah tentu akan menjadi pekerjaan rumah bagi Pj Gubernur Aceh nantinya.

Bercermin dari kegagalan Nova Iriansyah yang disampaikan oleh Fraksi Partai Aceh.

Saya hanya ingin membatasi tulisan ini pada tiga hal saja, yaitu: konsolidasi Ekonomi, kepemimpinan yang kuat dan stabilitas politik eksekutif – legislatif.

Pada awal dimulai Orde Baru yang didominasi oleh kekuatan Militer dalam pemerintahan, Angkatan Darat dalam seminar II tahun 1968 di Bandung menghasilkan Dwi Fungsi ABRI.

Dimana Orde Baru dalam tekad untuk membangun ekonomi harus dibayar dengan pengekangan terbatas pada kehidupan demokrasi.

Prof Mahfud dalam desertasinya tahun 1993 dengan judul Politk Hukum di Indonesia menyimpulkan bahwa dari Seminar II Angkatan Darat tersebut mempunyai tiga kata kunci, Konsolidasi Ekonomi, Pimpinan dan Pemerintahan yang kuat dan stabilitas nasional.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved