Breaking News:

Kupi Beungoh

Aceh dan Kepemimpinan Militer (I) - Dari  Klasik Hingga Kontemporer

Di Aceh dan Papua, penunjukan aparat keamanan menjadi pejabat pemerintahan seringkali disoroti dengan menggunakan perspektif  “kawasan konflik”

Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/Handover
Prof Dr Ahmad Human Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Rekam Jejak Sejarah Aceh

Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, yang pasti Mayjen (Purn)  Ahmad Marzuki hari ini telah dilantik dan mulai bekerja sebagai pelaksana pemerintahan tertinggi di Aceh.

Suatu hal yang layak didiskusikan adalah apapun status yang melekat dengan Aceh, sejak dulu hingga kini, apakah Aceh pernah mempunyai dan berurusan dengan pimpinan yang berlatarbelakang militer, baik yang ditunjuk maupun yang dipilih?

Jika ada, bagaimana rekam jejak, dan dimana tempat mereka dalam sejarah Aceh?

Kapan dan dalam waktu yang bagaimana mereka melaksanakan tugasnya?

Secara umum sejarah pemerintahan Aceh, mungkin semenjak sejarah Aceh tertulis, kepemimpinan militer adalah sesuatu yang tidak luar biasa, untuk tidak disebutkan militeristik.

Sejarah menceritakan, umumnya legitimasi kekuasaan tidak pernah diperoleh dengan kekuatan metafisik, baik melalui agama, apalagi mitos yang dipercaya, dipelihara, dan dipegang teguh secara turun temurun.

Baca juga: Profil Mayjen TNI Achmad Marzuki, Pj Gubernur Aceh yang Istrinya Pernah Nangis Tinggalkan Daerah Ini

Eksistensi raja ataupun struktur unit pemerintahan teritorial Aceh masa lalu lebih berbau “panglima” ketimbang administrator atau pemimpin biasa.

Pergantian kekuasaan seringkali terjadi melalui kekerasan yang dicirikan oleh kekuatan fisik, keberanian, dan darah.

Sejarah juga menceritakan masa-masa kejayaan Aceh masa lalu berasosiasi kuat dengan para raja yang berwawasan, berwatak, bertindak, dan berperan militeristik.

Berbeda dengan kepimpinan lokal di Eropa yang berbasis pada penguasaan tanah, para uleebalang (hulubalang) Aceh umumnya adalah panglima lokal.

Eksistensi panglima lokal-hulubalang, sangat tergantung kepada manajemen kekerasan yang dijalankan, berikut dengan dengan kewajiban menyerahkan upeti kepada raja.

Seperti ditulis oleh Siegel (2000) secara individu, para hulubalang bersaing secara internal dengan bawahannya atau anggota komunitasnya, dan secara eksternal dengan hulubalang lain yang berdekatan dengannya.

Persaingan itu lebih berbasis kepada penguasaan sumber daya, seperti penguasaan pusat pedagangan kawasan, pemungut pajak, dan menjadi broker perdagangan hasil bumi.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved