Breaking News:

Kupi Beungoh

Aceh dan Kepemimpinan Militer (I) - Dari  Klasik Hingga Kontemporer

Di Aceh dan Papua, penunjukan aparat keamanan menjadi pejabat pemerintahan seringkali disoroti dengan menggunakan perspektif  “kawasan konflik”

Editor: Muhammad Hadi
SERAMBINEWS.COM/Handover
Prof Dr Ahmad Human Hamid, MA, Sosiolog dan Guru Besar Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. 

Oleh: Ahmad Humam Hamid *)

BEBERAPA hari yang lalu Pemerintah Pusat membuat keputusan penting untuk Aceh dan Indonesia.

Sesuai dengan kebijakan yang telah diputuskan tentang pelaksanaan Pemilu-Pilpres pada tahun 2024.

Maka masa kosong jabatan gubernur Aceh yang berakhir pada awal Juli 2022, digantikan dengan penjabat gubernur yang ditunjuk untuk melaksanakan aktivitas pemerintahan sampai dilantiknya gubernur terpilih yang baru pada tahun 2025.

Penunjukan Mayjen (Pur) Achmad Marzuki, sekalipun yang bersangkutan secara hukum telah menjadi ASN, namun hakikat militer yang baru saja dilepaskannya tidaklah serta merta menghilangkan kesan bahwa Marzuki tetap saja militer yang sudah tidak aktif.

Secara sosiologis, panggilan yang akan disandangnya dalam percakapan sehari-hari tetap saja berkisar antara pak gubernur, pak peje (pj), atau Jendral.

Panggilan Jenderal itu tetap saja tidak salah, walaupun sudah pensiun, tidak perlu diperdebatkan, karena itu terjadi dimana-mana dan biasa.

Kecuali waktu kecil dan remaja, kehidupan Marzuki selebihnya dijalani dalam kedinasan militer, mulai dari Akademi Militer dan karir berikutnya.

Sekalipun ketika ia ditunjuk menjadi Penjabat Gubernur Aceh, jabatan karir yang disandangnya adalah staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Keamanan.

Namun masyarakat Aceh mengenal Marzuki sebagai mantan Panglima Daerah Militer Iskandar Muda.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved