Breaking News:

Berita Jakarta

Mardani Maming Jadi Buronan KPK, PBNU Imbau Mardani Menyerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memasukkan Mardani Maming ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)

Editor: bakri
IST
KPK menggeledah apartemen mewah bendahara umum PBNU Mardani Maming 

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) resmi memasukkan Mardani Maming ke dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO).

Dengan begitu, KPK melibatkan aparat penegak hukum lain untuk mencari dan menangkap tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi tersebut.

"Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang ( DPO) dan paralel dengan itu KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," ujar Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri, Selasa (26/7/2022).

KPK mengultimatum pria yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU itu agar segera menyerahkan diri.

Lembaga antikorupsi itu telah memasukan nama Mardani dalam daftar pencarian orang ( DPO) alias berstatus buron.

" KPK berharap tersangka dapat kooperatif dan menyerahkan diri kepada KPK agar proses penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak terkendala," sambungnya.

Tindakan hukum terhadap Mardani ini dilakukan KPK setelah pada Senin (25/7/2022) lalu mereka gagal menjemput paksa mantan Bupati Tanah Bumbu itu.

Ali mengatakan politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu sedang tidak berada di apartemennya di Jakarta Pusat.

Maming dinilai KPK tidak bersikap kooperatif karena selalu mangkir dari dua panggilan penyidik.

Baca juga: KPK Ancam Terbitkan DPO , Izinkan Masyarakat Tangkap Mardani Maming

Baca juga: Hipmi Aceh Hadiri Pertemuan Pengusaha Muda di Bali, Mardani Maming Dorong Pemulihan Ekonomi Nasional

 

Panggilan kedua dilayangkan pada Kamis, 21 Juli 2022.

Ali menjelaskan tak ada dasar hukum apa pun yang menyatakan praperadilan dapat menghentikan proses penyidikan.

Diketahui, Maming mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan guna lolos dari proses hukum di KPK.

Melalui kuasa hukumnya, Maming menegaskan tidak akan memenuhi panggilan penyidik KPK sebelum putusan Praperadilan dibacakan pada Rabu (27/7/2022).

Dalam proses penanganan perkara ini Ali mewanti-wanti agar tidak ada pihak-pihak yang menghalangi penyidikan KPK.

Sebagaimana ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) diatur ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara bagi para pihak yang terbukti menghalang-halangi penyidikan KPK.

"Siapa pun dilarang Undang-undang menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini dengan berperan sengaja menyembunyikan keberadaan tersangka karena itu diancam pidana sebagaimana Pasal 21 UU Tipikor," ucap Ali.

Mardani Maming diproses hukum KPK lantaran diduga telah menerima Rp 104 miliar terkait pemberian izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.(tribun network/ham/fah/dod)

Baca juga: Brigita Manohara Kembalikan Rp 480 Juta ke KPK, Pemberian Bupati Mamberamo Tengah

Baca juga: KPK Tahan Dirut Anak Perusahaan PT Summeracon Agung Tbk Terkait Suap Eks Wali Kota Yogyakarta

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved