Nilai Tawar Aceh di Mata Jakarta

OLEH HERMAN RN, Ketua Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (Adobsi) Provinsi Aceh; mengabdi di Universitas Syiah Kuala

ACEH di mata Jakarta (Pemerintah Pusat) sudah tidak ada nilai lagi.

Harga Aceh di mata nasional ambruk.

Jangankan sebelah mata, di ujung mata pun mungkin Aceh sudah tidak dipandang lagi oleh Jakarta.

Puncak terakhir hilangnya nilai tawar Aceh di mata Jakarta ada pada dua hal: (1) hilangnya elite Aceh dari posisi menteri dalam kabinet Pemerintahan Jokowi; (2) dihapusnya penerbangan internasional dari Bandara (Internasional) Sultan Iskandar Muda.

Dua hal ini puncak dari segala hal yang sudah tidak dihargai lagi oleh pusat.

Sebelumnya, sudah banyak ‘harga diri’ Aceh tidak dianggap, terutama pada masa Presiden Joko Widodo yang notabene pernah tinggal dan bertugas di Aceh Tengah.

Harus diketahui, hadirnya putra Aceh dalam kabinet kementerian sudah ada sejak Pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto.

Sebut saja nama Abdul Latief yang pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja (1993-1998) lalu dipercaya sebagai Menteri Pariwisata (1998).

Setelah rezim Orba tumbang, berganti dengan Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), putra Aceh masih dipercaya masuk dalam jajaran kabinet kementerian.

Baca juga: Pemuda Pancasila Aceh Harap Presiden Akomodir Kembali Perwakilan Aceh di Kabinet Indonesia Maju

Baca juga: FOTO - Wajah Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri Baru Kabinet Indonesia Maju

Tidak tanggung-tanggung posisi menteri yang diberikan kepada Aceh.

Meskipun Aceh masih dalam kondisi konflik bersenjata, justru putra Aceh diberikan posisi Menteri Urusan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dahsyatnya Gus Dur memberi apresiasi untuk Aceh.

Setelah konflik reda, Pemerintah Indonesia berdamai dengan Gerakan Aceh Merdeka, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan posisi menteri bagi putra Aceh.

Hal ini terus berlanjut hingga masa periode pertama Presiden Joko Widodo.