Apa Yang Terjadi Kalau Harga BBM Naik Lagi?

Pemerintah tengah mempertimbangkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

Kenaikan harga BBM ini sebagai upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Meski pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 502 triliun hingga akhir tahun ini, namun harga minyak dunia terus meningkat di tingkat global.

Pemerintah memastikan kenaikan harga BBM tidak akan terlalu tinggi.

Perhitungan kenaikan harga BBM sedang dilakukan berbagai kementerian dan lembaga terkait. 

Itu termasuk dampak kenaikan inflasi yang bisa dihasilkan karena pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM.

Penaikan harga BBM memang sudah menjadi opsi pemerintah.

Pasalnya, selama ini pemerintah sudah berusaha menahan harga BBM agar tidak berdampak langsung ke masyarakat.

Baca juga: Harga BBM Naik Lagi per 3 Agustus 2022, Cek Harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex

Baca juga: BBM Naik, Dinilai Menyakiti Rakyat, Demokrat: Kebijakan Ini Tidak Pro Rakyat

Pemerintah juga akan membagikan bantuan sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Terutama, bagi mereka yang terdampak langsung.

"Kalau ada kenaikan harga kita siapkan bansos-bansos lagi dan ini lebih fair," kata pejabat pemerintah.

Setiap kali mendengar isu kenaikan harga BBM, apalagi BBM bersubsidi, yang terbayang oleh kita tentu kepanikan masyarakat kelas bawah.

Sebab, kenaikan harga BBM bukan hanya mempengaruhi sektor transportasi tapi selalu menimbulkan multiplier effect.

“Kalau harga BBM naik akan menurunkan daya beli masyarakat yang saat ini masih megap-megap.

Jika daya beli kembali turun, maka program pemulihan ekonomi nasional bisa gagal,” kata seorang anggota DPR-RI.

Kenaikan biaya transportasi nantinya pun akan berdampak pada kenaikan harga-harga bahan pokok yang sangat membebani rakyat menengah ke bawah.

Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh pada sektor lainnya, baik bagi usaha mikro, kecil, menengah hingga industri besar.

Karenanya, hingga kemarin Komisi VII DPR RI masih mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana kenaikan harga BBM.

Mengingat tanpa kenaikan saja, dampak akibat pandemi Covid-19 sudah luar cukup biasa bagi perekonomian RI.

"Komisi VII sejujurnya takut sekali kalau BBM naik dan listrik akan mempengaruhi harga barang dan jasa yang luar biasa naik, karena tanpa kenaikan harga BBM saja kita sudah merambat naik, itu yang harus kita tekankan.

" Alih-alih untuk menaikkan harga BBM, Komisi VII lebih setuju pemerintah mengimplementasikan segera kebijakan pembatasan pembelian BBM Pertalite maupun Solar subsidi.

Misalnya untuk BBM jenis Pertalite hanya diperuntukkan kepada transportasi umum seperti angkot, kendaraan roda dua, kemudian untuk Solar diperuntukkan untuk angkutan truk logistik.

Pemerintah hingga saat ini masih menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual di masyarakat, terutama jenis Pertamax dan Pertalite.

Keputusan ini diambil dalam rangka menjaga daya beli yang masih belum pulih diterpa pandemi Covid-19.

Berbeda dengan kalangan wakil rakyat, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, justru melihat dampak pemberian subsidi yang terus menerus.

“Terus-menerus memberikan subsidi dan kompensasi BBM bukan pilihan yang tepat.

Sebab, selama ini skema yang digunakan justru menguntungkan masyarakat kelas menengah.

Berdasarkan hasil kajian Bank Dunia, subsidi BBM yang dilakukan pemerintah lebih banyak dinikmati para pemilik kendaraan roda empat.

Setidaknya 40 persen hingga 70 persen digunakan kelas menengah bukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Jadi, tidak menaikkan harga BBM sama artinya melanggengkan subsidi BBM bagi kelas menengah atas," kata dia.

Makanya, ketika harga BBM dinaikkan, bansos dan kompensasi-kompensasi lainnya harus disalurkan kepada masyarakat kelas bawah yang betul-betul terbebani akibat naiknya harga BBM.

Nah?!

Baca juga: Harga BBM Pertalite Bakal Naik, Pemerintah Siapkan Bansos

Baca juga: Harga BBM Bakal Naik Lagi, Kepala BPKM Minta Rakyat Persiapkan Diri